JAKARTA - Peneliti Formappi, Lucius Karus menegaskan sikap kontranya terhadap rencana penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Momen ini, saya kira sebaiknya kita tolak," kata Lucius di Jakarta, Selasa (13/08/2019).

Lucius menduga, rencana menghidupkan kembali GBHN membawa kepentingan-kepentingan politis para elit. Pasalnya, rencana ini baru mencuat dari Kongres V PDIP di Sanur, Bali, pekan lalu.

"Ini kan sebetulnya isu kebangsaan, tapi kenapa munculnya baru sekarang setelah PDIP jadi pemenang Pemilu? Padahal jika dijadikan jualan politik kemarin, mungkin perolehan suara PDIP bisa makin tinggi barangkali," kata Lucius.

Belum lagi, pasca gelaran Pemilu, partai-partai politik yang saat kontestasi kemarin berseberangan dengan Jokowi, kini terbaca merapat. Di saat yang bersamaan, ada juga hiruk pikuk jatah kursi Pimpinan MPR RI mendatang, dan konsesi politik di kabinet Jokowi jilid II.

"Jadi ini kan bisa saja ada bargain begitu," kata Lucius.

Lucius pun mengingatkan, bahwa sejatinya GBHN bukan milik MPR ataupun politisi tapi milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga penting untuk melibatkan banyak masyarakat agar GBHN tak hanya menjadi alat transaksional politik elit.***