SEBAGAI Negara berkembang (developing country) Pemerintah Indonesia masih mempunyai banyak persoalan yang harus diselesaikan, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, social budaya dan sebagainya.  Khusus mengenai persoalan hukum, Indonesia pun masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat internasional dalam hal kepastian hukum (legal certainty), perlindungan hukum (legal protection) dan penegakan hukum (law enforcement) dalam berbagai bidang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Di tengah-tengah derasnya arus globalisasi di era teknologi informasi (information technology) kompleksitas substansi hukum semakin dirasakan, dan ini harus diakui bahwa dewasa ini ilmu hukum sangat bergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya, seperti ekonomi, politik, social budaya dan teknologi.  Oleh karena itu, kemajuan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat akan menjadikan tugas-tugas hukum itu semakin sulit untuk mencapai tujuannya, yaitu keadilan (justice).

Persoalan hak milik intelektual (intellectual property rights) merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia (human rights) sebagaimana disebutkan dalam Artikel 27 (2) Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Manusia (United Nations Universal Declaration of Human Rights) tanggal 10 Desember 1948.  Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap Negara untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan penuh rasa tanggungjawab serta penegakannya berdasarkan ketentuan hukum internasional yang telah disepakati.  Demikian juga dengan perlindungan terhadap bidang-bidang hak milik intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu harus diberikan sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku. 

Di era teknologi informasi saat ini kehidupan manusia menjadi semakin dekat dengan teknologi komputer.  Penggunaan komputer sudah merupakan kebutuhan manusia dalam melaksanakan tugas-tugas rutinnya baik kerja kantoran, perusahaan, mahasiswa, dan bahkan juga bagi murid-murid di sekolah.  Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya penjualan komputer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.  Dengan demikian, secara otomatis penggunaan program komputer (software) juga semakin meningkat.  Oleh karena itu, dibalik keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat ditambah lagi dengan kesadaran hukum yang masih rendah menjadikan software yang digunakan pada komputer, baik dalam jumlah besar seperti di kantor-kantor dan perusahaan maupun oleh individu sebagian besar merupakan software illegal dan ini tentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tulisan ini mencoba untuk memfokuskan pada perlindungan hak cipta khususnya karya cipta program computer (computer programme) atau dikenal juga dengan software computer dan problematika penegakan hukumnya.

Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum (law enforcement) merupakan salah satu sub sistem dalam ilmu hukum yang memainkan peran yang sangat penting.  Kemampuan dan daya paksa hukum (coercive law) akan dibuktikan ketika hukum itu diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Dalam konteks sosiologi hukum, fase atau tahapan penegakan hukum merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan apakah hukum itu dapat menjalankan tugasnya dan berfungsi secara efektif atau tidak, apakah hukum tertulis betul-betul dapat memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat ketika hukum itu sudah diterapkan case by case (in concreto).

Ada banyak faktor yang menentukan baik atau tidaknya suatu hukum itu dalam tataran praktis.  Pertama, ketentuan hukum tertulis secara substantif, seperti undang-undang dan ketentuan perundangan lainnya, Kedua, lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat.  Ketiga, kesadaran hukum masyarakat, dan keempat, budaya hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.  Keempat factor ini harus bersinergi satu sama lainnya untuk dapat diwujudkannya penegakan hukum yang berkeadilan di dalam masyarakat yang pluralis.

Apa itu program komputer? Program komputer didefinisikan sebagai seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Program komputer dilindungi untuk jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Program komputer merupakan bagian dari karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.  Oleh karena itu, negara yang merupakan produser dari program komputer ini, seperti Amerika sangat berkepentingan sekali dengan persoalan penegakan hukum terhadap program komputer.  Menurut hasil penelitian Business Software Alliance (BSA), Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Amerika sejak tahun 2021 ada 5.000 Perusahaan di Indonesia yang diincar untuk mentaati aturan pemakaian software yang legal.  Di Asia Tenggara terdapat lebih kurang 25.000 Perusahan yang diduga menggunakan perangkat lunak illegal selama ini. 

Dari aspek hukum pidana, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta cukup memberikan sanksi yang tegas dan lebih berat jika dibandingkan dengan UU Hak Cipta sebelumnya.  Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat dijadikan sebagai alat preventif terhadap terjadinya suatu tindak pidana.  Artinya sanksi hukum yang diatur di dalam UU diharapkan dapat menimbulkan rasa takut bagi setiap orang untuk melanggarnya.

Dari sekian banyak jumlah pelanggaran pidana yang terjadi di Indonesia dalam bidang program komputer ini sudah berapa kasus yang telah ditindaklanjuti kasusnya oleh aparat penegak hukum kita?  Kiranya perlu upaya yang sungguh-sungguh dari aparat hukum Indonesia untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran software ini.  Apalagi delik yang dianut oleh UUHC Tahun 2014 merupakan delik aduan dan hal ini merupakan langkah mundur dalam penegakan hukum jika dibandingkan dengan UUHC Tahun 2002 yang mengkategorikannya sebagai delik biasa. . 

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditugaskan oleh UU Hak Cipta juga tidak menjalankan tugasnya.  Padahal PPNS seharusnya dapat memainkan peran pembantu yang cukup strategis dalam membantu penyidik kepolisian dalam mengungkap berbagai pelanggaran dalam bidang hak cipta.

Dengan semakin merajalelanya kasus-kasus pelanggaran penggunaan program komputer ilegal di banyak negara dunia, termasuk di Indonesia BSA mencoba mengambil langkah persuasif di Indonesia dengan maksud untuk meminimalisir pelaggaran program komputer ilegal tersebut.  Salah satu upaya yang dilakukan oleh BSA bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia adalah program sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual.  Program ini bertujuan untuk memberikan keringganan biaya kepada pengguna program komputer dengan cara pendaftaran penggunaan program komputer untuk mendapatkan sertifikasi dari BSA dengan biaya yang cukup terjangkau. Sejauh ini terdapat 83% penggunaan perangkat lunak illegal di Indonesia, hanya 17% masyarakat yang menggunakan sofware legal, demikian dikatakan oleh Direktur Senior BSA, Tarun Sawney.

Kesimpulan

Penegakan hukum dalam bidang hak cipta, khususnya program komputer di Indonesia masih sangat lemah, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kasus-kasus pelanggaran program komputer yang diperkarakan di pengadilan.  Maraknya penggunaan program komputer secara ilegal di tanah air terkesan bukanlah merupakan suatu pelanggaran hukum yang serius, sehingga masyarakat tidak merasa takut dengan sanksi hukum yang diancamkan dalam undang-undang.  Praktik pembiaran ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang semakin parah di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum.

Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam penegakan hukum di segala bidang.  Terciptanya negara sejahtera (welfare State) juga ditentukan oleh aturan hukum dan penegakan hukum.  Demikian juga dengan penciptaan citra positif suatu Negara di mata internasional harus didukung oleh penegakan hukum dan kepastian hukum yang mantap.

* Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL adalah Rektor Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru.