PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, menegaskan pihaknya sampai hari ini belum pernah melihat ada anggaran multiyears untuk dua gedung tower untuk komplek perkantoran terpadu di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru.

Dikatakan Hardianto, dalam penganggaran yang sifatnya multiyears, wajib disertakan dua dasar hukum yaitu Peraturan Daerah (Perda) atau Memorendum of Understanding (MoU) antara Pemprov Riau dan DPRD Riau.

"Dua dasar ini yang sepengetahuan saya belum ada, yang namanya perencanaan boleh saja, tapi kan harus berbasis anggaran. Kita di DPRD tidak pernah membahas itu, entah kalau ada aturan baru tanpa dasar hukum itu," ujar Hardianto, Kamis (20/1/2022).

Jika Pemprov memiliki wacana dan rencana untuk membangun itu, bagi DPRD Riau itu tidak ada masalah. Tapi dia mengingatkan Pemprov harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Kalau rencana ya silahkan, tapi kalau bicara pembangunan, saya rasa ada banyak program prioritas tapi terkendala pembiayaan. Pertanyaannya, apakah keuangan daerah memungkinkan kan?" tuturnya.

Disinggung apakah memang pembangunan fisik tower tersebut masuk di APBD 2022, Hardianto kembali menegaskan tidak masuk. Meskipun dia tak membantah bahwa dalam rapat anggaran, hal ini sempat menjadi pembahasan.

Sebelumnya, Pemprov Riau tahun ini akan membangun dua bangunan tower untuk komplek perkantoran terpadu di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru, yang dianggarkan multi years dua tahun anggaran, 2022 dan 2023.

Karena kawasan perkantoran itu dibangun menyatu dengan kantor Gubernur Riau saat ini, maka akan ada pembebasan lahan yang mengakibatkan beberapa kantor dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dirobohkan.

Empat kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bakal dirobohkan itu yakni kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Inspektorat Riau, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Riau.

Kita sudah ada lokasi-lokasi pemindahan OPD-OPD yang terdampak terhadap kawasan perkantoran Pemprov Riau, dan kita sepakati kemungkinan pada Bulan Februari sudah pindah semua," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto.

"Pembangunannya tahun 2022 ini sudah mulai kita lakukan. Anggarannya multi years, tapi berapa anggaran yang dibutuhkan masih dihitung. Tapi Alhamdulillah rencana kita ini sudah mendapat dukungan dari DPRD Riau," jelasnya. ***