PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sinergi dengan Komisi X DPR RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia guna mendorong kebijakan serta program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Komitmen lintas instansi ini disepakati dalam agenda pertemuan ramah tamah yang berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu (22/7/2026) malam.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur menyampaikan bahwa kunjungan kerja rombongan legislatif dan instansi statistik pusat ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung potensi serta kondisi riil di lapangan. Ia berharap sinkronisasi ini dapat membuka keran dukungan alokasi dana daerah dan penyusunan regulasi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal.

"Apa yang telah Bapak dan Ibu lihat, dengarkan, serta peroleh selama kunjungan ini kami harapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program yang semakin tepat sasaran serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah," harapnya.

Merespons hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa serap aspirasi di daerah merupakan instrumen wajib sebelum dewan mengambil keputusan di tingkat nasional. Seluruh temuan di Provinsi Riau akan diintegrasikan ke dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dewan perwakilan rakyat.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang disusun di tingkat nasional benar-benar berangkat dari kebutuhan di lapangan. Karena itu, berbagai masukan dan aspirasi yang kami terima selama kunjungan ini akan menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah," paparnya.

Selain dukungan regulasi dan anggaran, pertemuan tersebut juga menyoroti urgensi penyediaan basis data yang valid melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Zulkifli Syukur menegaskan bahwa Pemprov Riau menjadikan rilis data BPS sebagai kompas penentu arah kebijakan dan prioritas fiskal daerah. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk kooperatif memberikan informasi yang akurat kepada petugas lapangan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kerahasiaan seluruh data yang diberikan dijamin oleh peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan yang hadir mewakili Kepala BPS RI menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 adalah agenda strategis nasional untuk memetakan struktur perekonomian domestik secara komprehensif.

"Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan data yang berkualitas sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, kami berharap seluruh pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya," urainya.

Dadang menambahkan bahwa kesuksesan pemutakhiran data ekonomi berskala besar ini tidak akan terwujud tanpa kolaborasi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan industri, dan masyarakat sipil. Dengan sinergi yang solid, pemerintah pusat optimistis ekosistem basis data yang dihasilkan akan mampu mengakselerasi target pertumbuhan ekonomi secara utuh ke depannya. ***