PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Forum Konsultasi Publik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (12/3/2025), dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan di Riau. Hadir dalam forum tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Riau, ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Riau, serta para asisten dan staf ahli dari kabupaten/kota. Selain itu, turut hadir kepala instansi vertikal, BUMD, BUMN, rektor se-Riau, kepala Bappeda se-kabupaten/kota, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Berbagai permasalahan yang ada dapat kita selesaikan dengan kerja sama seluruh masyarakat Riau. Pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.

RPJMD 2025-2029: Visi dan Misi Pembangunan Riau

RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjabarkan visi, misi, serta program kepala daerah. Dokumen ini mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Wahid menjelaskan bahwa RPJMD disusun untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong daya saing daerah.

"Pembangunan ini dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan," tegasnya.

Secara simultan, Pemprov Riau juga menyusun RKPD 2026 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rancangan kerja dan pendanaan untuk satu tahun ke depan. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional.

Forum Konsultasi Publik: Wadah Aspirasi Masyarakat

Forum Konsultasi Publik ini memiliki arti strategis dalam perencanaan pembangunan. Melalui forum ini, pemerintah dapat menyerap berbagai ide, aspirasi, dan inovasi dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan.

"Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sangat penting agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga," ujar Wahid.

Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Pemprov Riau dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, tantangan seperti kesenjangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan isu lingkungan masih menjadi perhatian utama. Melalui RPJMD dan RKPD, Pemprov Riau berkomitmen mengatasi tantangan tersebut dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkeadilan dan ramah lingkungan.

"Kami berharap, dengan kerja sama dan dukungan dari seluruh masyarakat Riau, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bersama," pungkas Wahid. ***