JAKARTA, GORIAU.COM - Adanya isu yang berkembang bahwa Gubernur Riau Rusli Zainal akan mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dari jabatanya, dibantah Kepala Biro Administrasi dan Ekonomi Setdaprov Riau Burhanudin.

"Pak Gub tak bisa memberhentikan seorang pengurus dalam perseroan, tanpa alasan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Burhanudin di Rutan KPK Jakarta.

Memang Burhanudin menyebutkan, kalau dalam PT SPR ada masalah karena sampai saat ini belum memberikan laporan kepada Pemprov Riau terkait kinerja perseroan selama satu tahun. Tambahnya, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PT SPR selalu memberikan laporan sesuai yang ditetapkan Pemprov.

"Memang sampai saat ini SPR belum memberikan laporan kepada kita, dan ini merupakan hal yang perlu dipertanyakan," sebutnya.

Lebih lanjut, Burhanudin mengatakan dalam waktu dekat ini akan memanggil semua jajaran pengurus dari PT SPR baik Dirut maupun Komisarisnya.

"Tentunya kita akan meminta penjelasan dari pengurus SPR, yang sampai saat ini belum memberikan laporan kepada pemprov sampai saat ini," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, dengan adanya masalah di dalam PT SPR ini menjadikan waktu yang tepat bagi gubernur untuk mengganti Rahman Akil. Burhanudin tak mau berkomentar lebih banyak, dia hanya mengatakan bahwa semuanya diserahkan kepada aturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Perseroan.

"Kita serahkan kepda aturan hukum tentang Perseroan, karena di dalamnya sudah diatur semuanya," katanya. (amd)