PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Acara yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (12/3/2025), ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Dalam kesempatan tersebut, Wahid menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang RPJMD 2025-2045. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang berlandaskan visi Riau Maju Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu dan Agamis.

Menurut Wahid, RPJMD 2025-2045 memiliki sasaran utama untuk menjadikan Riau sebagai daerah maju dengan tingkat kemiskinan yang menurun hingga 0 persen.

"RPJMD ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah. Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Lima Sasaran Pembangunan

Pemprov Riau menetapkan lima visi RPJPD tahun 2025 hingga 2045, yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan peran kepemimpinan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.

Untuk peningkatan pendapatan per kapita, Pemprov Riau menargetkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat dari Rp164,18 juta pada 2025 menjadi Rp706,31 juta–Rp885,56 juta pada 2045. Selain itu, Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) juga diharapkan naik dari 27,85 pada 2025 menjadi 77,46 pada 2045. Kontribusi PDRB industri pengolahan pun ditargetkan meningkat dari 27,59% pada 2025 menjadi 36,20%-36,35% pada 2045.

Dalam aspek pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, Pemprov Riau menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 5,19%-6,19% pada 2025 menjadi 0,08%-0,58% pada 2045. Rasio gini juga diharapkan menurun dari 0,318-0,324 menjadi 0,256-0,279. Kontribusi PDRB provinsi dengan baseline 4,88% di 2025 ditargetkan menjadi 4,00% di 2045. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 3,90%-4,23% di 2025 diharapkan meningkat menjadi 4,31%-5,31% pada 2045.

Sementara itu, peran kepemimpinan daerah dalam pembangunan ditingkatkan melalui berbagai indikator, termasuk indeks daya saing daerah yang ditargetkan naik dari 3,31 pada 2025 menjadi 4,86 pada 2045. Indeks inovasi daerah pun ditargetkan mencapai 100 pada 2045, dari baseline 58,68 di 2025. Indeks Pembangunan Kebudayaan juga ditargetkan meningkat dari 60,30-60,37 pada 2025 menjadi 70,37-70,99 pada 2045. Sementara itu, indeks kerukunan umat beragama yang berada di angka 72,30-72,36 pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi 79,22-79,92 pada 2045.

Untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan meningkat dari 0,56 pada 2025 menjadi 0,62 pada 2045. Sedangkan dalam aspek lingkungan, Pemprov Riau berkomitmen menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca dari 46,88% pada 2025 menjadi 97,16% pada 2045 serta meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dari 71,85 menjadi 79,00.

Forum ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Riau dalam memastikan transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Hasil dari konsultasi ini akan menjadi dasar dalam penyempurnaan dokumen RPJMD dan RKPD yang akan ditetapkan dalam waktu dekat. ***