SELATPANJANG - Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepulauan Meranti Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik rancangan awal RKPD, kegiatan langsung dibuka oleh Plh Bupati Kepulauan Meranti, Dr H Kamsol MM, bertempat di Aula Afifa, Selatpanjang, Kamis (18/2/2021).

Turut hadir Sekretaris Bappeda Meranti, Randolf, Danramil 02/Tebingtinggi, Mayor Arm Bismi Tambunan, Wakapolres Meranti, Kompol Nipwin Bonar Hutabarat, Danposal Selatpanjang, Letda Laut Jery Hendra, Ketua MUI, H Mustafa, jajaran pejabat eselon II dan III Dilingkungan Pemkab Meranti, serta pihak terkait lainnya.

Sekedar informasi kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD ini diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, Pasal 80 ayat (1) mengamanahkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.  

Seperti dijelaskan oleh Kepala Bappeda Meranti yang diwakili Sekretaris, Randolf, Bappeda selaku OPD yang melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Meranti bertujuan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan  tujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022.

RKPD Kabupaten Meranti yang akan disusun ini merupakan dokumen perencanaan daerah periode tahun 2022, yang berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah, mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Meranti tahun 2019-2023, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Riau. 

Plh Bupati Kepulauan Meranti, Dr H Kamsol dalam sambutannya mengatakan, forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menampung saran dan masukan seluruh pihak yang berkepentingan, baik masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintah kabupaten untuk merumuskan rancangan program prioritas pembangunan daerah tahun 2022. 

Pelaksanaan konsultasi publik ini merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2022 seperti pemulihan ekonomi akibat dampak wabah Covid-19, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, optimalisasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan aksesbilitas wilayah yang berwawasan lingkungan, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik, efesiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran akibat refocusing anggaran. 

Untuk itu Plh Bupati Meranti berharap pelaksanaan forum konsultasi publik ini dan berharap semua peserta dapat memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan rancangan RKPD Meranti Tahun 2022, dan menghasilkan kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang disesuaikan dan disinergikan dengan visi dan misi bupati terpilih.

Terakhir, Plh bupati menegaskan agar seluruh organisasi perangkat daerah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sungguh-sungguh demi peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Meranti.

Dari pemaparan pihak Bappeda Meranti permasalahan yang dihadapi Meranti saat ini meliputi angka kemiskinan masih cukup tinggi berkisar 25 persen lebih, masih tingginya pengangguran dampak dari pandemi Covid-19, nilai hasil pertanian masih rendah, transportasi orang dan barang masih mahal, akses dan layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, rata-rata kwalitas pendidikan masih ditingkat SMP, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi kurang optimal dimana komoditi unggul Meranti belum diolah hingga ke Industri Hilir, abrasi pantai yang rawan banjir.(rls)