RENGAT, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengajukan 9 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu, Senin (24/6/2013). Dimana 2 Ranperda diantaranya diajukan oleh Pemkab Inhu ke DPRD Inhu, sebelumnya sudah dua kali mendapatkan penolakan. Dua Ranperda tersebut yaitu, Ranperda penyertaan modal ke Bank Riau Kepri dan Ranperda Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Indragiri Hulu.

Selain dari dua Ranperda tersebut, tujuh Ranperda yang diajukan oleh Pemkab Inhu lainnya adalah Ranperda tentang Perlindungan anak, bangunan gedung, sistem pengelolaan pembangunan partisipatif, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa, perubahan Perda No 1 tahun 2007 tentang perusahaan daerah Indragiri, perubahan kedua perda No 18 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Inhu.

Menurut Wakil Bupati Inhu, Harman Harmaini, perubahan memang akan terjadi pada SOTK, namun hanya satu saja, dimana akan terjadi peningkatan eselonering dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sebelumnya Satpol PP berada pada eselon tiga, namun dalam usulan Ranperda yang baru akan dijadikan menjadi eselon II.

Untuk Ranperda Penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri, dikatakan Wabup bahwa itu sangat penting, agar dana-dana dari hasil penyertaan modal yang menjadi deviden dapat dimasukkan kedalam APBD, sehingga akan dapat digunakan pada APBD, tidak hanya akan dikembalikan sebagai tambahan modal saja.

Terkait Ranperda Korpri, Wabup juga menyatakan dianggap perlu dan relevan, karena memang Korpri adalah bagian dari Satker dan aturan perundang-undangnya jelas, sehingga jika sudah ada Perda nya diharapkan akan dapat bekerja secara maksimal lagi.

Paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Inhu ini, hampir saja terjadi pembatalan. Beberapa anggoata DPRD menganggap bahwa prosedural pengajuan Ranperda tidak sesuai alias jalan pintas. “Saya akui ada masalah terhadap pengajuan ranperda tersebut dan sedikit terjadi perselisihan, namun ada jalan keluar yang masih bisa dibicarakan,'' ujar Arifudin Ahalik.

Menurut Arifudin, seharusnya ada pembicaraan terlebih dahulu antara bagian hukum Pemkab dengan Badan Legislatif (Banleg) DPRD Inhu, namun ternyata sudah terbentuk saja Pansus, inikan aneh, makanya, perlu adanya pembicaraan dan Ranperda akan kami terima terlebih dahulu.

Menurut Arifudin, ada beberapa ranperda yang nantinya akan menjadi pertimbangan kembali untuk dibahas. Ranperda Korpri, penyertaan modal dan Ranperda terkait Perusahaan daerah. “Seperti Ranperda untuk Perusda, tentunya harus dipertanyakan terlebih dahulu untuk dana sebelumnya yang sudah dicairkan 10 milyar yang harus dipertanggung jawabkan, termasuk juga pengelolaan plaza yang selama ini masuk dalam pengelolaan Perusda, padahal didalam Perda No 1 tahun 2007 tentang Perusda tidak ada tercantum tentang pengelolaan daerah, jelasnya.

Sementara itu, ketua Banleg, Ivan Rifky membantah adanya prosedur yang tidak dilalui, karena memang prosedur sudah dilalui. Tapi memang draft nya saat itu belum diterima, namun saat ini sudah diterima dan siap untuk dilakukan pembahasan. “Setelah Banleg rapat, diambil keputusan bahwa Sembilan Ranperda tersebut akan dibahas,'' tegasnya.

Diakui Ivan, sebelumnya memang pernah dilakukan penolakan terhadap Ranperda tentang Korpri karena memang saat itu belum layak dijadikan Satker mengingat kebutuhan lain yang lebih penting dalam penggunaan APBD. (jef)