PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau sedang melakukan kajian mendalam mengenai rencana penyerahan pengelolaan Stadion Kaharudin Nasution kepada pihak ketiga. Hal ini menanggapi permintaan dari penggemar PSPS Pekanbaru yang kerap mendorong agar hak pengelolaan stadion diberikan kepada klub kebanggaan mereka.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Yurnalis Basri mengungkapkan bahwa prosesnya masih dalam tahap awal. "Kita sedang menjejaki untuk pengelolaan kepada pihak ketiga. Masih draf rancangan, kita hitung dulu untung ruginya," ujarnya kepada Goriau, Kamis (27/11/2025).

Yurnalis membeberkan evolusi biaya sewa stadion selama beberapa tahun terakhir. Pada era Gubernur Syamsuar (2019-2024), tarif sewa ditetapkan sebesar Rp 50 juta per tahun. PSPS kemudian meminta keringanan hingga turun menjadi Rp 30 juta.

Di masa kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid, permintaan keringanan berlanjut. "Minta kurang lagi, 15 juta, sampai pada akhirnya malah digratiskan untuk pertandingan," jelas Yurnalis.

"Di situlah kita berharap ada retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi pada saat yang sama, aset pemerintah tidak bisa terlalu diandalkan menjadi PAD," tuturnya, menjelaskan dilema yang dihadapi.

Kadispora Riau menegaskan bahwa jika nantinya dikelola pihak ketiga, otoritas penuh atas pengelolaan dan pemeliharaan stadion akan berada di tangan mereka. Pemerintah Provinsi akan berperan sebagai pengawas.

Tahap penghitungan kelayakan dan kajian untung-rugi ini ditargetkan selesai pada tahun depan. Keputusan akhir mengenai masa depan Stadion Kaharudin Nasution, yang menjadi rumah bagi PSPS, akan menunggu hasil kajian tersebut. ***