JAKARTA – Kondisi sistem penyediaan air minum (SPAM) kembali menjadi sorotan setelah anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengungkap ketimpangan besar dalam akses air minum di berbagai daerah. Ia menilai, upaya pemerintah memperluas cakupan air bersih belum memberikan hasil yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

“SPAM kita di Indonesia masih sangat parah cakupannya. Di Jawa Barat saja, yang dekat dengan Jakarta, baru sekitar 20 persen. Di Bandung sekitar 70 persen, tapi hampir 100 persen air minum itu tidak bisa langsung diminum. Kondisinya hampir sama di semua wilayah,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat bertema standardisasi bahan baku air minum dalam kemasan bersama Kemenperin, BSKJI, dan pelaku industri air minum.

Ia menegaskan bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar bagi semua warga. Dalam kondisi sistem SPAM yang belum memadai, keberadaan industri air minum dalam kemasan seperti Aqua dinilainya menjadi penopang penting bagi masyarakat.

Menurutnya, industri AMDK juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dari sekitar 67 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 80 persen menjual produk air minum Aqua sebagai bagian dari usaha harian. “Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap dan multiplier effect yang dihasilkan. Termasuk pelaku usaha kecil yang menjual makanan dan minuman sehari-hari,” jelasnya.

Data Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukkan masih ada 28 juta warga yang mengalami kesulitan air bersih hingga Maret 2025. Sekretaris Kemenko Infrastruktur, Ayodhia Kalake, menyebut situasi di Indonesia sejalan dengan kondisi dunia, di mana 2,2 miliar orang belum memiliki akses air minum layak dan 3,5 miliar belum memiliki sanitasi memadai pada 2024.

“Sekitar 28 juta warga Indonesia masih harus mendapat perhatian serius dalam akses air bersih setiap hari,” ujarnya dalam webinar Air untuk Negeri.

Ayodhia menambahkan, distribusi pemanfaatan air turut menjadi tantangan. Sebanyak 80 persen pasokan air di Indonesia digunakan untuk pertanian, sementara lebih dari 50 persen sumber air berpotensi tercemar. Situasi ini menjadi hambatan bagi pencapaian kemandirian pangan sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.

Masalah kualitas air juga mendapat sorotan dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Ia menyebut indeks kualitas air nasional pada 2024 berada di angka 51,78—di bawah target pemerintah. Enam dari sepuluh provinsi dengan kualitas air terendah berada di Pulau Jawa. Sungai strategis seperti Citarum, Brantas, Musi, dan Batanghari bahkan menunjukkan penurunan kualitas dalam tiga tahun terakhir.

Hanif menjelaskan ketimpangan pasokan air bersih juga tampak antarwilayah. Pulau Jawa memiliki indeks pemanfaatan air 0,27 meski kebutuhan air untuk pangan mencapai lebih dari 30 ribu juta meter kubik per tahun. Sebaliknya, Papua memiliki indeks 1,89, yang menunjukkan ketersediaan air besar namun belum dimanfaatkan optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Komisi VII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) Air Minum Dalam Kemasan guna mendalami berbagai persoalan di sektor air minum. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyebut air sebagai komoditas utama yang harus dikelola dengan orientasi kesejahteraan masyarakat.

Panja tersebut juga akan mempelajari lebih detail tata kelola industri AMDK sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemerataan akses air layak di Indonesia. ***