PANGKALANKERINCI – Lahan perkebunan sawit PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau saat ini tengah bermasalah. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pelalawan telah mencabut Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B).

Pemerintah akan mengeksekusi lahan lahan perkebunan sawit PT MAL seluas 1.900 hektare yang berada di beberapa desa di dua wilayah Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kerumutan.

"Saat ini mereka (perusahaan) sudah tidak bisa mengurus izin lebih tinggi yang namanya HGU. Tentu mereka akan datang ke pemerintah untuk mengurus HGU," terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan, Budi Surlani dikonfirmasi GoRiau.com, Rabu (11/1/2023).

Terkait dengan pencabutan izin tersebut, jelas Budi, saat ini Pemda Pelalawan masih menunggu itikad baik pihak perusahaan.

"Iya, beberapa waktu lalu sudah ada komunikasi dengan perusahaan, mereka menyampaikan akan datang ke Pemda Pelalawan setelah persoalan mereka di Inhu selesai atau ada titik terang. Mereka akan datang untuk menyelesaikannya persoalannya," ungkapnya.

Sebenarnya, kata Budi, Pemda Pelalawan tuntutanya hanya satu kepada pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban 20 persen.

"Itu kewajiban 20 persen agar dipenuhi oleh pihak perusahaan. Nanti IUP-B nya kita munculkan lagi, dan masyarakat mendapatkan hasil 20 persen dari kebun PT MAL itu," paparnya.

Ditegaskannya, namun jika pihak perusahaan tetap tidak kooperatif upaya eksekusi akan tetap berlanjut. Pemda Pelalawan telah melakukan konsultasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, terkait persolaan itu.

"Ya kita tunggu saja petunjuk dari Kejati atau Kejagung. Bagaimana nanti cara mengeksekusi atau menyita yang sesuai dengan aturan hukum," tandas Budi.

Diberitakan sebelumnya, hingga batas akhir surat peringatan ketiga terhitung 8 April 2022, perusahaan perkebunan sawit itu tak kunjung merealisasikan kewajibannya membangun kebun kemitraan di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kerumutan.

Surat peringatan ketiga kepada PT MAL, merupakan lanjutan dari surat peringatan pertama dan kedua yang telah dilayangkan pemerintah daerah melalui DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, sejak tahun 2021 lalu.

Poin-poin penting dalam surat peringatan berisi, salah satunya PT MAL diminta merealisasikan penyerahan lahan KKPA seluas 200 hektare di Dusun III, Lubuk Salak Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan.

Sebagaimana hal tersebut sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama oleh kedua pihak, tertanggal 2 April 2009 dan tuntutan masyarakat Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan.

Sesuai Pasal 51 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Apabila perusahaan dalam hal ini PT MAL tidak memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar, maka SK IUP-B PT MAL dinyatakan tidak berlaku lagi.***