PANGKALAN KERINCI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pelalawan akan mencabut izin usaha PT Mekarsari Alam Lestari (MAL). Sudah dua kali surat peringatan dilayangkan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.

Meski telah lama beroperasi, perusahaan tak kunjung merealisasikan kewajiban membangun kebun kemitraan bagi masyarakat di Teluk Meranti dan Kerumutan.

"Kita sudah dua kali memberikan surat peringatan kepada perusahaan ini (PT MAL)," terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan, Budi Surlani, S.Hut, MM kepada GoRiau.com, Rabu (23/2/2022).

Namun jika tak ada juga respon dari pihak perusahaan, maka surat peringatan ketiga akan dilayangkan dan diikuti dengan pencabutan izin perusahaan.

"Tentu jika jangka waktu satu bulan setelah surat peringaatan ketiga tidak ada tanggapan atau respon, maka akan kita lanjutkan dengan pencabutan SK IUP milik PT MAL," terang dia.

Budi menegaskan, sesuai aturan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2003 perusahaan harus membangun kebun masyarakat sebanyak 20 persen dari luas lahan.

Kebun masyarakat yang dibangun oleh perusahaan juga harus diserahkan paling lambat tiga tahun sejak Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) diterbitkan oleh Pemda Pelalawan pada tahun 2017 seluas 1.796 hektare.

"Itu ketentuan di permen, maknya kita tagih. Tapi PT MAL tak juga merealisasikan kewajibannya sesuai aturan, meski mereka sudah menyampaikan surat penyataan kesanggupan (MoU) akan membangun kebun kemitraan," paparnya.

Di Kabupaten Pelalawan, PT MAL menguasai dua lokasi yakni PT MAL 1 dengan luasan hampir 4 ribu hektare dan sudah hak guna usaha (HGU), yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat sekitar tahun 2000.

"PT MAL 2 itu yang masih izin lokasi serta IUP seluas 1.796 hektare. Ini yang akan kita cabut izinnya, karena kalau HGU sudah bukan kewenangan kita lagi," tandas Budi Surlani.***