SELATPANJANG, GORIAU.COM - Terungkapnya ijazah palsu pada pemilihan kepala desa di Kepulauan Meranti harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan penegak hukum. Upaya untuk meminimalisir aktifitas yang mencoreng dunia pendirikan ini, harus dengan memberi efek jera dengan memprosesnya secara hukum.

Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Herman Muhayan kepada wartawan, Kamis (24/1/2013) meminta aparat penegak hukum mengusut beredarnya ijazah palsu di daerah ini, dengan studi kasus tiga kepala desa yang ketahuan menggunakan ijazah palsu sehingga menyebabkan pemilihan kades diulang. Atau bisa juga sebaliknya, kepala desa yang dirugikan diminta juga untuk melaporkan ke penegak hukum. 

Politisi PAN Kepulauan Meranti itu menganggap jika terjadi pembiaran, maka kejadian serupa bakal terjadi lagi. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti, katanya merupakan daerah baru yang baru seumur jagung. Jadi memang harus dibuat ketegasan dalam upaya pembinaan, sehingga tidak terjadi lagi kejadian serupa yang dapat merugikan daerah.

“Jika harus mengulang pemilihan kades atau kegiatan pemerintah lainnya, sudah berapa kerugiannya. Makanya hal ini bisa ditelusuri dan mencari siapa pelaku pembuat ijazah palsu itu,” katanya.

Ia menyarankan kepada kepala desa yang merasa dirugikan dalam hal ini dapat melaporkan kepada pihak berwajib. Dengan begitu nantinya pelaku yang telah membuat kades tersebut akhirnya gagal menjadi kades.

Untuk diketahui, tiga desa yang harus melakukan pemilihan ulang itu yakni Desa Tanjung Pisang Kecamatan Tasik Putri Puyu, Desa Ketapang Permai Kecamatan Pulau Merbau, dan Desa Pangkalan Balai Pulau Merbau. Dua Desa yakni Desa tasik Putri Puyu dan Desa Ketapan Permai sudah ditetapkan oleh Pemkab melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) akan melakukan pemilihan ulang, sementara Desa Pangkalan Balai sudah dilakukan pemilihan ulang. (kpt)