PEKANBARU – Rapat pleno Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Kota Pekanbaru, Ahad (20/2/2022) diduga menyalahi aturan, karena itu Pengprov Riau diminta membatalkan keputusan yang dibuat.

Rapat pleno ini dihadiri pengurus Perserosi serta perwakilan pengurus dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekanbaru, Bidang Organisasi Bambang Pratama itu menetapkan surat bernomor 09/ PORSEROSI/II/ 2022 tertanggal 20 Februari 2022, dimana terdapat enam poin penting. Salah satunya adalah Ketum Porserosi yang menurut AD/ART adalah sesuai dengan SK Ketua Harian Pengprov Porserosi Riau nomor: 05/ SK-PORSEROSI/ IX/ 2020.

"Atas hal itu, rapat pleno pengurus meminta kepada Pengprov Porserosi Riau untuk mencabut SK nomor 04/ Porserosi-Riau/ SK-PLT/ ll/ 2022 tentang pemberhentian Ketum Porserosi Kota Pekanbaru karena tidak sesuai dengan AD/ART," kata Ketua Perserosi Kota Pekanbaru, Sulastri, Rabu (23/2/2022).

Selanjutnya Perserosi Pekanbaru juga meminta kepada Porserosi Riau untuk mencabut SK nomor 06/ Porserosi-Riau/ SK-PLT/ ll/ 2022 tentang penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketum Pengurus Porserosi Pekanbaru.

"Dan pengurus yang sah tidak mengakui hasil rapat pleno kepengurusan Plt Ketum Porserosi Pekanbaru karena tidak memenuhi persyaratan qourum pengurus dan tidak didukung 50 persen plus 1 jumlah pengurus Porserosi Kota Pekanbaru," paparnya.

Sulastri menerangkan bahwa berdasarkan ART Porserosi pasal 54 poin enam (6) memutuskan tidak perlu dilakukan Musyawarah Luar Biasa (Muslub) karena tidak ada permintaan tertulis dari 2/3 anggota Porserosi Pekanbaru. Terakhir, pengurus Porserosi Pekanbaru akan melaksanakan rapat kerja pada tanggal 12-13 Maret 2022.

Hasil rapat pleno pengurus tersebut ditembuskan kepada PB Porserosi, Ketum KONI Pekanbaru, Kadispora Pekanbaru dan Dewan Penasehat Porserosi Kota Pekanbaru.

"Surat hasil dari rapat pleno pengurus tersebut sudah kami layangkan ke Pengprov Porserosi Riau pada tanggal 20 Februari 2022. Sayang mereka (Pengprov Porserosi Riau) tidak menerima surat itu karena menganggap kami tidak sah lagi mulai tanggal 2 Februari silam," ujar Sulastri. ***