JAKARTA - Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar, meminta pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat dicabut. Pembatasan akses internet, diharapkan berdampak pada disinformasi publik soal Papua.

"Karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di mana pun untuk mencari hal yang benar," kata Djauhar usai melakukan pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kominfo di kompleks Istana Presiden, Jumat (30/08/2019) kemarin.Seperti diketahui, lebih dari sepekan, pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat dengan dalih khawatir penyebaran berita bohong dapat memicu kerusuhan.Saat ini masyarakat di Papua memperoleh informasi dari mulut ke mulut. Menurut Djauhar, "Ini lebih bahaya dari hoaks,".***