JAKARTA - Menko Polhukam RI, Wiranto, jadi korban penusukan di Pandeglang, Banten pada Kamis 10 September 2019. Polisi menyebut, pelaku terafiliasi dengan jaringan teroris.

Menanggapi hal itu, Ind. Police Watch (IPW) mengaku memiliki "pertanyaan besar", karena selama ini Wiranto tidak pernah "bersentuhan" dengan kasus terorisme dan bukan target yg sesungguhnya.

"Nama Wiranto hanya satu kali disebut sebagai "target" dan itu muncul usai Pilpres 2019 pasca terjadinya kerusuhan 22 dan 23 Mei," kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, Jumat (11/10/2019).

Meski begitu, kata Neta, IPW tetap merasa prihatin dengan kasus penusukan ini, "dan merasa kasihan dengan Wiranto, karena terjadi setelah partai yang dibangunnya tidak lolos ke DPR, dan kabinet Jokowi akan berakhir, dan kabinet baru akan dibentuk Jokowi,".

Menurut Neta, apa yang tersirat dari kasus penusukan ini hanyalah, "bahwa ancaman keamanan masih merupakan momok yang menakutkan di negeri ini dan orang-orang nekat masih bergentayangan dan setiap saat bisa menyerang terhadap siapa saja,".

Sebelumnya, Karo Penmas Div Humas Mabes Polri, Dedi Prasetyo mengungkapkan, polisi telah mengamankan pelaku bernama alias Abu Rara atas insiden tersebut. Abu Rara, disebut polisi, "terpapar paham radikal ISIS, yang berpandangan pemerintah Togud,".

"Ya betul, sudah dipastikan pelaku termasuk dalam kelompok JAD Bekasi dengan Amirnya Abu Zee yang sudah ditangkap tanggal 23 September yang lalu bersama 8 pelaku lainnya. 1 orang yang ditangkap di Jakarta Utara," ujar Dedi, Kamis (10/10/2019).

Adapun dugaan motivasi pelaku menyasar Wiranto, menurut Dedi, hal itu karena jabatan Wiranto sebagai Menko Polhukan yang salah satu tugasnya adalah, "mengkoordinasikan Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok terorisme,".

Sementara itu, pengamat terorisme, Harits Abu Ulya, berharap agar Wiranto bisa mengintrospeksi diri paca insiden ini.

"Ada realitas menarik bahwa selama ini publik gelisah dan berharap agar para pejabat atau penguasa bisa kontrol diri tidak keluarkan kebijakan atau pernyataan yang menyakiti hati nurani rakyat," kata Harits, lewat keterangan tertulis, Kamis, 10 Oktober 2019.

"Jika tidak, membuka keniscayaan memotivasi rakyat berbuat nekat menyerang pejabat," ujar Harits.

Harits menyadari penyerataan dan analisisnya ini bakal memunculkan spekulasi bahwa seolah Ia simpatisan teroris. Namun, Ia yakin pendekatan ini yang paling rasional.

“Pada konteks ini, dalam kajian terorisme, kita bisa meminjam pendekatan metode analisa yang tepat agar paham kenapa selama ini aparat keamanan atau seorang pejabat jadi target kekerasan atau teror dari segelintir atau sekelompok orang,” kata Harits.***