PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menanggapi pandangan umum sejumlah fraksi DPRD Provinsi Riau mengenai Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, pada rapat paripurna, Kamis (20/6/2019).

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, bahwa pihaknya mengapresiasi masukan dan kritikan dari fraksi DPRD, salah satunya ialah dari fraksi Golkar.

"Kami berterimakasih kepada fraksi Golkar yang telah mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," sebutnya.

Golkar, dan fraksi lain, lanjutnya, juga mengingatkan Pemprov untuk tidak terlena dengan raihan WTP ini. Dan segera menindaklanjuti enam catatan dari BPK terhadap pelaksanaan APBD Riau tahun 2018.

"Maka Pemprov akan terus berusaha dan segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD Perubahan dan APBD 2020," tambahnya lagi.

Hijazi juga menyampaikan jawaban kepala daerah mengenai pandangan fraksi-fraksi yang menyoroti anggaran organisasi perangkat daerah (OPD). Dikatakannya, Pemprov akan mengevaluasi kinerja OPD, termasuk juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Pemprov sedang mengevaluasi kinerja BUMD, reward dan punishment juga akan diberlakukan," katanya.

Sementara itu, masukan dari fraksi gabungan Gerindra Sejahtera mengenai pendidikan, akan menjadi pertimbangan bagi Pemprov Riau.

"Ke depan, kami akan meningkatkan kinerja Pemprov terutama dalam RKPD prioritas. OPD yang tidak mencapai target akan dievaluasi. Saran fraksi Gerindra Sejahtera mengenai pendidikan akan menjadi perhatian seirus," imbuhnya.

Menanggapi sorotan rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau yang disampaikan oleh fraksi PAN, Hijazi menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa faktor.

"Diantaranya karena kebijakan Amerika Serikat menurunkan defisit perdagangan yang berdampak pada melemahnya perdagangan dunia, penurunan produksi dan melemahnya harga minyak bumi pada triwulan ke IV tahun 2018 serta menurunnya harga komoditas utama di Riau," ungkap pria asal Indragiri Hilir (Inhil) tersebut.

Karena itu, sebutnya, Pemprov Riau akan lebih mendorong pembangunan berbasis UKM di masyarakat. Sehingga, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi.***