Pansus Ranperda Disabilitas DPRD Riau Bahas Permasalahan Penyandang Disabilitas

PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas DPRD Provinsi Riau menggelar rapat bersama Yayasan Insan Berguna Nusantara. Pertemuan ini membahas berbagai permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Riau dan berlangsung di ruang rapat Komisi V DPRD Riau, Senin (10/2/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus, Robin P. Hutagalung, serta dihadiri anggota Pansus, yakni Rizal Zamzami, Daniel Eka Perdana, dan Abdul Kasim. Sementara itu, dari pihak yayasan, hadir Ketua Yayasan Insan Berguna Nusantara, Fenty Widya, beserta jajaran. 

Dalam diskusi, Abdul Kasim mempertanyakan legalitas yayasan serta status pendaftarannya di Kementerian Sosial. “Terkait bantuan sosial dari DPRD, tentu harus diberikan kepada organisasi yang sudah legal. Yayasan ini berdiri di tingkat lokal atau nasional?” tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, Fenty Widya menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama penyandang disabilitas di Riau adalah ketiadaan basis data yang terintegrasi. “Saat ini, tidak ada data pasti yang menggambarkan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas di Riau. Selain itu, kami kesulitan mencari pekerjaan karena minimnya lowongan kerja yang inklusif. Ketika kami berupaya mendirikan usaha mikro, perizinan menjadi tantangan tersendiri,” ungkapnya. 

Robin P. Hutagalung turut mempertanyakan cakupan keanggotaan yayasan serta sumber pendanaannya. Fenty menjawab bahwa keanggotaan yayasan di Pekanbaru saat ini mencapai sekitar 200 orang. Ia juga menegaskan komitmennya untuk merangkul lebih banyak penyandang disabilitas di Riau agar lebih berdaya. 

Daniel Eka Perdana menanyakan apakah yayasan pernah menerima hibah dari pemerintah. Fenty menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan hibah sebanyak dua kali, tetapi belum mendapat bantuan. Menanggapi hal ini, pimpinan rapat menegaskan bahwa semua persyaratan administrasi harus dipenuhi sebelum hibah dapat diberikan.

Sebagai tindak lanjut, Robin P. Hutagalung menyatakan bahwa Pansus akan mengundang perwakilan yayasan dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) terkait disabilitas. Selain itu, Komisi V DPRD Riau juga menyoroti pentingnya dukungan bagi penyandang disabilitas yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama terkait koperasi dan perdagangan. 

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan perhatian terhadap penyandang disabilitas di Riau semakin meningkat, baik dalam aspek pendataan, kesempatan kerja, maupun pemberdayaan ekonomi. ***