PEKANBARU – Untuk mengurangi dampak pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen terhadap pembangunan di Riau, Komisi III DPRD Riau mengusulkan sejumlah solusi kepada Pemprov Riau.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyarankan agar sektor swasta turut dilibatkan dalam pembangunan, khususnya dalam perawatan jalan yang selama ini menyedot anggaran besar.

"Perawatan jalan yang selama ini menelan anggaran Rp1,5 triliun bisa dihemat dengan meminta swasta yang menggunakan jalan tersebut untuk ikut memperbaikinya," ujar Edi Basri kepada GoRiau.com, Senin (10/2/2025).

Selain itu, anggota Fraksi Gerindra ini menekankan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih profesional agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Saat ini, hanya beberapa BUMD yang mampu menyumbang PAD, itu pun nilainya masih kecil. Dengan membentuk BUMD yang sehat dan dikelola secara profesional, kita bisa menghasilkan pendapatan yang lebih optimal," jelasnya.

Lebih lanjut, Edi menyoroti potensi pajak yang belum tergarap secara maksimal oleh Pemprov Riau.

"Salah satu potensi pajak yang belum dimaksimalkan adalah pajak permukaan. Kami sudah meminta Bapenda untuk segera memulainya," tambahnya.

Edi juga menyinggung alasan di balik pemotongan TKD yang dilakukan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional yang berat, terutama dalam hal pembayaran utang negara.

"Bulan ini saja, pemerintah harus membayar utang Rp900 triliun, belum lagi utang lainnya. Saya ingat pernyataan pengamat, siapa pun presiden setelah Pak Jokowi akan menghadapi tantangan berat, dan itu terjadi sekarang," ungkapnya.

Presiden Prabowo, lanjut Edi, memilih untuk tidak menambah utang demi menyelesaikan persoalan ini.

"Beliau mengatakan kita harus 'puasa' dulu, merasakan kesulitan dahulu, supaya bisa keluar dari masalah ini. Insya Allah, setelah itu kondisi akan membaik," katanya.

Edi menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk ketidakadilan pemerintah pusat terhadap daerah, melainkan langkah yang diambil karena kondisi keuangan negara yang tidak stabil. ***