PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau mempertanyakan minimnya pemasukan pajak dari sektor bahan bakar minyak (BBM) ke kas daerah. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau dalam rangka pembahasan APBD Perubahan 2025, Selasa (16/9/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri.

Dalam forum tersebut, Komisi III menyoroti perbedaan yang sangat mencolok antara pemasukan pajak BBM di Riau dengan daerah lain, khususnya Kalimantan Timur.

“Di Kalimantan Timur, pajak solar saja bisa mencapai Rp5,8 triliun. Sedangkan di Riau, total pajak BBM hanya sekitar Rp58 miliar. Ini angka yang sangat kecil dan patut dipertanyakan,” ujar Edi Basri usai rapat.

Menurutnya, kecilnya penerimaan pajak BBM tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya pembelian BBM yang tidak membayar pajak, atau maraknya penggunaan BBM ilegal sehingga pajaknya tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau.

“Kita akan koordinasikan dengan pihak kepolisian terkait data ini. Saya sudah minta data pajak solar yang diterima Bapenda untuk dibandingkan dengan jumlah pabrik di Riau. Jangan-jangan solar yang dipakai tidak dari Riau. Perbedaannya jauh sekali, kalau Kaltim Rp5,8 triliun, setengahnya saja kita dapat sudah Rp2,5 triliun lebih,” tegas Edi.

Ia juga menilai, minimnya pendapatan pajak BBM di Riau tidak lepas dari lemahnya kinerja aparat pajak di lapangan. Karena itu, ia meminta agar dilakukan audit kinerja terhadap petugas pajak.

“Kalau kinerja kurang baik, personalnya harus ditukar. Supaya mereka bisa mencapai target yang kita inginkan, bukan target mereka sendiri. Untuk 2026 nanti kita harus tetapkan target yang benar-benar mendorong kinerja mereka lebih baik,” pungkasnya. ***