PEMBAHASAN RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Konsep omnibus law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. ada dua Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu: 

1. penyederhanaan perizinan tanah 

2. Persyaratan investasi 

3. Ketenagakerjaan 

4. Kemudahan dan perlindungan UMKM 

5. Kemudahan berusaha 

6. Dukungan riset dan inovasi 

7. Administrasi pemerintahan 

8. Pengenaan sanksi 

9. Pengendalian lahan 

10. Kemudahan proyek pemerintah 

11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

Dari beberapa klaster Omnibus Law, ada beberapa sektor yang menjadi perhatian khusus dari beberapa kalangan masyarakat, salah satu soal peningkatan investasi di indonesia yang di dengungkan pemerintah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Menurut Bhima Yudhistira investasi Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Indonesia baik-baik saja investasinya malah ada peningkatan setiap tahunnya. Tetapi peningkatan investasi di indonesia tidak mempekuat perekonomian yang signifikan di Indonesia, hal ni di karenakan investasi yang masuk tidak tepat sasaran. Hal ini bisa dilihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal.

GoRiau

Dari peningkatan Investasi di indonesia ini tetapi penyerapan tenaga kerja malah menurun setiap tahunnya. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal dahulu pada Tahun 2013 setiap Pertumbuhan Ekonomi 1% akan menyerap jumlah tenaga kerja sebesar 720.000 orang, tetapi pada tahun 2019 setiap Pertumbuhan Ekonomi 1% hanya menyerap jumlah tenaga kerja sebesar 110.000 orang. Jumlah ini lumayan jauh penurunannya di tahun 2013.     

Yang kedua yaitu point 3 tentang ketenagakerjaan, pemerintah tidak lagi menggunakan system perhitungan upah minum yakni PP 78/2015 tentang formulasi upah : Pertumbuhan Ekonomi Nasional + Inflasi Nasional. Sebagai gantinya RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 88D, Formulasi Upah : Pertumbuhan Ekonomi Daerah saja. 

Maka dalam Formulasi perhitungan upah minimum yang baru di lihat dari Pertumbuhan Ekonomi Daerah, hal ini mungkin sangat merugikan tenaga kerja yang bekerja di provinsi yang Pertumbuhan Ekonominya rendah, Menurut (Badan Pusat Statistik Provinsi, 2020) seperti Papua dan Maluku. Maluku Pertumbuhan ekonomi nya di sekitaran -7,4 %, dan juga Papua memiliki Pertumbuhan Ekonomi sebesar -7,4%, sedangkan di Provinsi Riau Pertumbuhan Ekonomi nya juga minus di Triwulan II Tahun 2020 sebesar -3,22%, sangat signifikan penurunan dari Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2020 sebesar 2,24%

Maka Hal ini kalau RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 88D, Formulasi Upah : Pertumbuhan Ekonomi Daerah di tetapkan maka Upah minimum di Provinsi Riau akan turun seiring Pertumbuhan Ekonomi di Pronvisi Riau. Apa akibat kalau upah minimum ini turun, ya lagi-lagi ambas ke Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau, ya salah satu penghitungan pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi, apabila konsumsi ini turun akibatnya kembali lagi pertumbuhan ekonomi juga turun, karna daya beli masyarakat akan turun karna upah yang meraka dapat juga turun. Hal ini seharusnya di kaji kembali oleh pemerintah terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 88D, Formulasi Upah : Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Konstrovesidisahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja investasi tak bisa langsung moncer lantaran banyak hal yang menjadi pertimbangan pemodal asing. Misalnya, keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi karna permasalahan utama dalam investasi adalah tingkat koruspsi yang rendah bukan malah melemahkan KPK, yang kedua efektivitas insentif fiskal dan non-fiskal, serta ketersediaan bahan baku logistik. Seharusnya di kaji kembali dengan melibatkan banyak pihak agar  RUU Omnibus Law Cipta Kerja menghasilkan RUU yang dapat di terima banyak kalangan. Tentang Penulis: Rafli Andifa Hasan merupakan Koordinator Riset Independent Democrasy (IDE).