PEKANBARU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau mengambil langkah taktis dalam memperkuat sektor jasa keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat melalui program Gerak Syariah atau Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah. Program ini menjadi motor penggerak literasi keuangan di tengah momentum bulan suci bagi para pelaku UMKM dan majelis taklim di Bumi Lancang Kuning.

Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito, mengungkapkan bahwa penguatan ekonomi daerah tidak hanya menyasar sisi edukasi, tetapi juga transformasi kelembagaan. Salah satunya adalah perubahan nama PT Jamkrida Riau menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau (Perseroda).

"Perubahan nama ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan serta peningkatan peran perusahaan penjaminan daerah dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM di Riau," ujar Triyoga Laksito dalam acara buka bersama insan pers di Kantor OJK Riau, Rabu (11/3/2026).

Sektor perbankan di Riau menunjukkan daya tahan yang cukup stabil. Hingga Desember 2025, penyaluran kredit di Riau tercatat tumbuh sebesar 5,94 persen (yoy), dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 5,37 persen (yoy). Angka Non Performing Loan (NPL) juga terjaga di level 2,20 persen, yang menandakan kesehatan kredit di daerah ini masih mumpuni.

Selain perbankan umum, OJK kini tengah fokus melakukan penataan pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Melalui kebijakan Single Presence Policy (SPP), BPR yang dimiliki oleh satu pemegang saham pengendali wajib melakukan konsolidasi atau merger.

Di Riau, saat ini terdapat tiga BPR yang sudah mengantongi izin konsolidasi dan berubah status menjadi kantor cabang. Sementara itu, lima BPR lainnya sedang dalam proses serupa. Langkah ini diambil untuk memastikan BPR memiliki modal yang kuat dan daya saing tinggi dalam membiayai sektor riil.

"Ke depan, jumlah BPR yang berkantor pusat di Riau akan menjadi 26 entitas seiring dengan berjalannya proses konsolidasi tersebut," jelasnya.

Tidak hanya soal angka di atas kertas, OJK Riau mulai melirik potensi komoditas lokal, khususnya buah nanas, untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan agar petani nanas bisa meningkatkan nilai tambah produk mereka dan menembus pasar yang lebih besar.

Terkait perlindungan konsumen, OJK tetap membuka kanal pengaduan bagi warga yang merasa dirugikan oleh lembaga jasa keuangan. Sejauh ini, pengaduan didominasi oleh masalah perbankan, pembiayaan, dan layanan keuangan digital.

"Kami secara aktif melakukan proses fasilitasi penyelesaian antara konsumen dan pelaku usaha agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi," pungkas Triyoga Laksito. ***