
DALAM diskursus publik belakangan ini muncul kecenderungan yang patut direnungkan secara serius: penggunaan asas hukum “praduga tak bersalah” sebagai argumen untuk meredam atau menepis analisis kritis terhadap figur publik. Logika yang dibangun tampak sederhana. Selama pengadilan belum menjatuhkan vonis, masyarakat —termasuk kalangan akademik dan pengamat sosial—seolah diharamkan membicarakan integritas, perilaku, atau kualitas moral seorang figur publik.
Pada poin inilah persoalan bermula. Kita patut bertanya, apakah hukum formal memang satu-satunya kompas moral yang boleh digunakan dalam kehidupan publik? Ataukah kita sedang menyaksikan sebuah tendensi lain, yakni nalar sosial yang perlahan dijinakkan oleh loyalitas emosional, bahkan mungkin oleh kultus terhadap tokoh atau persona tertentu?
Pertanyaan ini menjadi relevan jika kita melihat dinamika psike sosial masyarakat di banyak daerah, termasuk di Riau, di mana hubungan antara figur publik dan masyarakat sering kali irasional, dipenuhi unsur sentimental, kekerabatan sosial, dan romantisme sejarah.
Di sinilah pentingnya membedakan antara wilayah hukum dan wilayah analisis sosial. Menghadapkan kritik sosiologis dengan asas “praduga tak bersalah” sesungguhnya merupakan kekeliruan logika yang mendasar. Hukum bekerja dalam ruang sidang, dengan prosedur pembuktian yang ketat untuk menentukan sanksi pidana. Ia beroperasi dalam ranah legalitas. Sementara itu, sosiologi, etika politik, dan filsafat moral bekerja dalam ruang yang berbeda. Ia berada di ranah diskursus publik. Tugasnya bukan menjatuhkan hukuman, melainkan membaca gejala sosial, memahami pola perilaku kekuasaan, serta menilai dampaknya terhadap kualitas kehidupan bersama.
Ketika seorang tokoh publik terseret dalam pusaran kontroversi atau dugaan pelanggaran etik, analisis sosiologis tidak akan melompat mengambil alih fungsi hakim atau mahkamah. Sama sekali tidak. Ia hanya mencoba menalar bagaimana masyarakat merespons peristiwa tersebut, dan apa yang respons itu katakan tentang struktur nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika masyarakat tetap menaruh kekaguman yang tinggi kepada seorang figur meskipun terdapat indikasi cacat etik dalam perilakunya, umpamanya, maka fenomena itu sendiri adalah fakta sosial yang layak ditelaah. Ia bukan setakat soal individu, tetapi juga tentang bagaimana standar moral kolektif bekerja.
Dalam konteks ini, kita perlu berani melihat lebih jauh ke dalam diri masyarakat kita sendiri. Mengapa sering kali muncul kecenderungan untuk memaklumi pelanggaran kekuasaan? Mengapa figur yang mungkin dianggap pernah berjasa tetap memperoleh perlindungan simbolik, bahkan ketika integritasnya mulai dipertanyakan?
Di sinilah apa yang dapat disebut sebagai "romantisasi pelanggaran" bekerja secara halus dalam kesadaran kolektif. Masyarakat kadung memandang kesalahan seorang pemimpin sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi selama ia dianggap sebagai tokoh yang pernah atau masih memberi manfaat, membela kelompoknya, atau memiliki jejak jasa di masa lalu.
Loyalitas seperti ini sering dipersepsikan sebagai bentuk kesetiaan. Padahal dalam perspektif etika politik, ia justru berpotensi menjadi sumber kemunduran moral dalam kehidupan publik. Ketika kesetiaan kepada individu lebih kuat daripada kesetiaan kepada prinsip, maka standar moral pasti akan merosot.
Pada titik itu, integritas sistem tidak lagi menjadi ukuran utama. Figur menjadi lebih penting daripada nilai yang seharusnya dijaga bersama.
Padahal dalam tradisi filsafat politik yang sehat, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya diukur dari status hukumnya. Ia juga diukur dari kualitas etik yang ia tampilkan di hadapan masyarakat. Seorang tokoh ataupun pemimpin bisa saja belum dinyatakan bersalah secara hukum. Namun kehidupan publik menuntut sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar ketiadaan vonis pidana. Ia menuntut kepercayaan moral.
Karena itu, diskursus publik tidak dapat dibatasi hanya oleh ritme prosedural pengadilan. Justru di ruang publiklah masyarakat menguji kualitas moral para pemimpinnya, mempertanyakan integritas kekuasaan, dan menjaga agar standar etik tidak terus merosot.
Dalam masyarakat berakal sehat, kritik tidak dipersepsi sebagai bentuk permusuhan dan kebencian, melainkan bagian dari mekanisme moral untuk menjaga kehidupan bersama tetap waras. Ia adalah tanda bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran etik terhadap kekuasaan.
Sebaliknya, ketika kritik sosial mulai dipandang sebagai sesuatu yang tidak pantas hanya karena proses hukum belum selesai, di situlah tanda-tanda pelemahan nalar publik mulai terlihat.
Keadilan formil memang diputuskan di pengadilan. Namun martabat moral sebuah masyarakat tidak ditentukan oleh putusan hakim semata. Ia juga dibentuk oleh kualitas percakapan publik yang berani mempertahankan standar etika yang tinggi terhadap kekuasaan.Asas praduga tak bersalah adalah prinsip penting dalam hukum pidana. Tetapi dalam kehidupan sosial yang lebih luas, prinsip itu sama sekali tak dapat dijadikan alasan untuk menafikan refleksi moral masyarakat terhadap perilaku para pemimpinnya.
Akhirnya, sebuah peradaban tidak akan maju apabila masyarakatnya hanya diam menunggu keputusan hukum. Ia justru akan naik kelas apabila masyarakatnya mampu menjaga kejernihan nalar, keberanian moral, dan kesediaan untuk terus menilai kekuasaan dengan standar etik yang tinggi dan keterusterangan.
Hukum boleh saja menunggu putusan. Vonis dapat pula ditolak dan dibanding. Tetapi kepercayaan publik tidak berdiri di atas prosedur semata. Ia tegak di atas integritas. Marilah kita mengeja kembali falsafah Melayu lama: “Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa.” Jika sendi moral sudah retak, bukan seorang saja yang rebah, tapi tumbang pula "trust" yang selama ini menyangga kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. ***
Dr. Andree Armilis, M.A adalah Sosiolog dan Analis Stratejik