PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, menyarankan Gubernur Riau, Syamsuar untuk 'mengerem' proses pergantian posisi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Sebab, kata Ade, pihaknya merasa khawatir jika proses mutasi dan rotasi pejabat ini nantinya bisa memberikan dampak negatif terhadap proses penyusunan APBD Riau 2022.

"Kita mendukung, tapi kalau bisa nanti saja setelah APBD disahkan, sehingga tak mengganggu konsentrasi pejabat," ujar Sekretaris DPW PKB Riau ini, Selasa (23/11/2021).

Meskipun kabarnya sudah ada izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menurut Ade, proses penggantian pejabat ditunda terlebih dahulu, sampai proses 'ketok palu' APBD 2022 tuntas.

"Intinya, kita tidak mau kalau nantinya ini mengganggu proses penganggaran," tegasnya.

Untuk diketahui, ada 41 pejabat eselon II Pemprov Riau yang telah mengikuti uji kompetensi dan evaluasi kinerja oleh tim pansel yang diketuai, Prof Ashaluddin Jalil MS.

Tim pansel juga telah melakukan rekam jejak terhadap 41 pejabat eselon Pemprov Riau mengikuti uji kompetensi dan evaluasi kinerja dan telah menyerahkan hasil evaluasi ke Gubernur Riau dan  Gubernur juga sudah menyerahkan laporan hasil evaluasi ke KASN. ***