DUMAI - Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018, bahwa penggunaan vaksin Measles Rubella atau vaksin MR produk dari Serum Institute of India untuk imunisasi tersebut haram. Haramnya vaksin MR karena terbukti mengandung unsur babi.

Usai kegiatan advokasi, sosialisasi dan mobilisasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan imunisasi IPV di Pekanbaru, Selasa (28/8/2018), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Dumai, Paisal mengatakan kepada GoRiau.com, pihaknya tetap menunda pemberian imunisasi secara massal.

"Hasil pertemuan dengan pihak MUI hari ini tidak ada titik terang. Karena MUI memperbolehkan (mubah) pemberian vaksin MR kepada masyarakat dalam keadaan darurat," kata Paisal usai acara tersebut.

Karena merasa ragu, dikatakan Paisal, pihaknya akan memberikan vaksi MR bagi masyarakat yang mau imunisasi MR. Namun, pihaknya tetap menunggu sertifikat halal terhadap vaksin MR tersebut.

"Kalau ada masyarakat yang mau imunisasi MR silahkan saja datang ke puskesmas atau posyandu. Karena vaksin MR ini gratis. Tapi, Dinas Kesehatan Kota Dumai tetap menunggu sertifikat halal dari MUI," ujar Paisal.

Masih dikatakan Paisal, pihaknya tidak melihat keseriusan dari MUI terkait vaksin MR ini. Padahal selain India, ada Jepang yang juga memproduksi vaksin MR ini.

"Kita didaerah ini hanya bisa menyambut saja. Tetap saja keputusannya dari pemerintah pusat juga. Kementerian Kesehatan harus memiliki jalan keluar dari permasalah ini," ungkap Paisal. ***