JAKARTA - Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mendesak Anwar Usman mengundurkan diri sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usai Mahkamah Kehormatan MK memberhentikannya dari Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat.

Dikutip dari Inews.id, Ketua MHH PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan, pihaknya mendesak Anwar Usman mundur dari MK dengan tujuan mengembalikan marwah dan kewibawaan MK.

"MHH PP Muhammadiyah menuntut kepada Anwar Usman untuk mengundurkan diri dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi demi menjaga marwah, martabat dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi serta mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," kata Trisno Raharjo, Selasa (7/11/2023).

MKMK sebelumnya memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Dia terbukti melakukan pelanggaran berat hakim konstitusi atas putusan gugatan batas usia capres-cawapres. 

"MHH PP Muhammadiyah menilai bahwa pelanggaran etik berat seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman dari jabatan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," ucap Trisno.

Dia menyayangkan putusan MKMK hanya menjatuhkan sanksi Anwar Usman pemberhentian dari Ketua MK. Anwar masih tetap menjadi hakim MK.

"Meskipun MHH PP Muhammadiyah dapat memahami dan menghormati putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK yang terbukti melanggar kode etik berat karena konflik kepentingan dalam perkara yang diperiksa dan diputuskan. Namun MHH PP Muhammadiyah menyayangkan putusan MKMK yang “hanya” menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari Ketua MK," katanya.***