
PEKANBARU, GORIAU.COM - Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melarang keras para pejabat yang bertugas di lingkup pemerintah daerah itu untuk melaksanakan mudik menggunakan mobil dinas. Bagi mereka yang tetap saja bandel, bersiap mendapatkan sanksi tegas dari wali kota. Hal demikian menurut Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT, di Pekanbaru, Rabu (31/7/2013), sama seperti tahun sebelumnya.
Firdaus mengatakan, kendaraan dinas merupakan angkutan yang hanya dibenarkan untuk kegiatan dinas atau kantor yang bersifat melayani masyarakat. "Bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kalau sampai dibawa mudik atau pulang kampung. Nantinya, jika masih saja ada pejabat yang pulang kampung dengan menggunakan mobil dinas, akan diberikan saksi," katanya.
Ditanya terkait sanksi apa yang akan diberikan bagi pejabat yang membandel nantinya, Firdaus enggan untuk menjelaskannya secara detail. "Yang jelas akan ada sanksi. Tergantung sebesar apa kesalahannya dan akan dilakukan evaluasi atas kesalahan-kesalahan itu," paparnya.
Firdaus mengatakan, larangan menggunakan kendaraan atau mobil dinas untuk mudik ini sebelumnya telah diberlakukan sejak musim mudik tahun sebelumnya (2012). Hal itu menurut dia diperkuat dengan Peraturan Wali Kota dan surat edaran yang telah disampaikan ke seluruh pejabat dan kalangan PNS di seluruh dinas atau badan.
Data Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Pekanbaru menyebutkan, sampai saat ini tercatat ada sebanyak 1.171 unit aset kendaraan dinas milik Pemkot Pekanbaru. Namun secara fisik beberapa kendaraan diindikasikan "siluman" atau lenyap karena terdata meski sudah masuk lelang sejak awal tahun 2013.
Dari 1.171 unit aset kendaraan tersebut, sebanyak 618 unit diantaranya terdiri dari kendaraan dinas roda dua, sementara untuk kendaraan roda empat termasuk kendaraan operasional ada sebanyak 553 unit.(fzr)