PEKANBARU – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memisahkan jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai tahun 2029. Putusan ini dipandang sebagai langkah penting dalam penataan ulang sistem pemilu di Indonesia agar lebih konstitusional.

Putusan MK tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 atas permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang pleno di Gedung MK, Kamis (26/6/2025).

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pemilu yang konstitusional ke depan harus dilaksanakan secara terpisah: pemilu nasional yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden dilaksanakan lebih dahulu. Sementara itu, pemilu daerah yang meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakilnya akan digelar dua tahun atau paling lambat dua tahun enam bulan setelah pelantikan pejabat hasil pemilu nasional.

Dengan adanya pemisahan jadwal ini, masa jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota hasil Pemilu 2024 diperkirakan akan diperpanjang hingga tahun 2030 untuk menyelaraskan siklus pemilu yang baru.

Menanggapi putusan tersebut, Anggota KPU Provinsi Riau Nugroho Notosusanto menyatakan bahwa KPU Riau menghormati keputusan MK dan akan mengikuti arahan dari KPU RI terkait pelaksanaan Pemilu 2029 mendatang.

“Prinsipnya, tentu kami di daerah menghormati semua putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait pelaksanaan Pemilu selanjutnya, kami akan mengikuti petunjuk teknis dari KPU RI. Masih cukup lama waktu untuk mempersiapkannya,” ujar Nugroho kepada GoRiau.com, Kamis (26/6/2025).

Putusan MK ini diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap tahapan pemilu dan tata kelola pemerintahan di daerah, termasuk potensi perpanjangan masa jabatan anggota legislatif di tingkat lokal. ***