JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat memberikan dispensasi khusus atau pengecualian regulasi impor terhadap bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia di Malaysia. Keputusan ini diambil untuk memecahkan kebuntuan birokrasi yang membuat ribuan ton logistik tertahan di Pelabuhan Port Klang.

Kesepakatan strategis ini lahir dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Gedung DPR RI, Rabu (18/2/2026). Wakil Ketua DPR RI, Ahmad Sufmi Dasco, menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, aturan perdagangan tidak boleh menghalangi solidaritas.

"Karena ini kan sumbangan dan hanya satu kali dan jumlahnya juga tidak mengganggu, jadi saya pikir mungkin bisa direalisasikan secepatnya supaya barang ini bisa masuk," tegas Dasco.

Sebelumnya, masuknya bantuan berupa 3.000 liter minyak goreng, gula pasir, dan 3.000 karung pakaian baru sempat terganjal aturan ketat kementerian teknis dan Bea Cukai. Komoditas pangan seperti minyak dan gula merupakan barang yang sensitif terhadap regulasi ekspor-impor nasional.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, sempat mengkhawatirkan masuknya komoditas tersebut mengingat Indonesia sedang gencar melakukan ekspor. Namun, demi korban bencana Sumatera, ia melunak dan memberikan izin dengan catatan pengawasan super ketat agar tidak merembes ke pasar komersial.

"Kalau memang harus masuk, saya kira tidak masalah, tapi pengawasan yang sangat ketat," ujar Amran.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung merespons dengan instruksi taktis. Ia menjamin Bea Cukai akan melepaskan barang-barang tersebut begitu mendapatkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Izin, selama ada keterangan dari BNPB, bisa kami bebaskan," jamin Purbaya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, merinci bantuan yang akan masuk melalui Pelabuhan Lhokseumawe, Aceh, tersebut bernilai miliaran rupiah. Selain sandang dan pangan, terdapat juga bantuan Alquran senilai Rp1 miliar dan perangkat sanitasi (kloset) senilai Rp4,8 miliar.

Seluruh bantuan ini nantinya akan dikelola penuh oleh BNPB untuk langsung didistribusikan ke titik-titik pengungsian, memastikan amanat diaspora sampai ke tangan yang berhak tanpa terpotong birokrasi.***