PEKANBARU – Polda Riau menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau periode 2020-2021. Kasus yang disebut telah merugikan negara hingga Rp130 miliar ini tetap menjadi prioritas, meski terjadi pergantian jabatan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan akan terus berjalan hingga tuntas. Ia menegaskan, sistem kerja kepolisian tidak bergantung pada individu, tetapi pada mekanisme sistem yang terintegrasi.

“Tidak ada pengaruhnya meskipun Dirreskrimsus berganti. Kami bekerja berdasarkan sistem, bukan individu. Kasus ini tidak akan lama lagi, segera rampung dengan penetapan tersangka,” ujar Kapolda Iqbal usai memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) dan pengambilan sumpah jabatan Wakapolda Riau yang baru beserta sejumlah pejabat utama di halaman Mapolda Riau, Kamis (9/1/2025).

Kapolda Iqbal memastikan kasus ini menjadi perhatian utama karena melibatkan kerugian negara yang besar dan merupakan tuntutan publik untuk diselesaikan.

“Kami berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Semua yang terlibat, baik pelaku utama maupun pihak pendukung, akan ditindak tegas. Kami bekerja untuk kepentingan keadilan dan integritas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan yang resmi menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Riau menggantikan Kombes Pol Nasriadi mengatakan komitmennya untuk menuntaskan berbagai perkara yang menjadi atensi publik, termasuk dugaan korupsi SPPD fiktif di DPRD Riau.

“Kami akan melakukan langkah-langkah strategis agar kasus ini cepat tuntas. Kami pastikan transparan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang adil,” tegas Kombes Ade.

Sebelumnya, Kombes Pol Nasriadi mengungkapkan bahwa penyidik tinggal menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau. Jika hasil final diterima, gelar perkara akan dilakukan di Bareskrim Polri sebelum menetapkan tersangka.

“Kami sudah menyerahkan 11.000 dokumen perjalanan dinas kepada BPKP. Dari hasil sementara, kerugian negara mencapai Rp130 miliar, tetapi jumlah ini masih bisa bertambah,” jelas Kombes Nasriadi.

Modus dan Fakta Korupsi

Kasus ini mencuat setelah ditemukan manipulasi dalam pencairan dana perjalanan dinas selama tahun 2020-2021. Dari total Rp206 miliar yang dicairkan, sebagian besar digunakan untuk kegiatan yang tidak nyata.

- Penginapan: Dari 4.744 transaksi menginap di hotel, hanya 33 transaksi yang terbukti nyata. Sisanya sebanyak 4.708 adalah fiktif.

- Transportasi: Dari 40.015 tiket pesawat yang dicetak, hanya 1.911 tiket yang benar-benar digunakan. Sisanya 38.104 tiket fiktif.

- Masa Pandemi: Aktivitas perjalanan dinas ini dicatatkan seolah-olah terjadi di masa pandemi Covid-19, meski kegiatan dinas sangat terbatas.

“Modusnya sangat sistematis, menggunakan dokumen palsu untuk mencairkan anggaran. Kami juga menemukan dugaan manipulasi pada bukti penginapan dan tiket penerbangan,” jelas Nasriadi.

Penyitaan Aset dan Pencegahan Pelarian

Dalam pengembangan kasus, Polda Riau telah menyita sejumlah aset mewah yang diduga terkait aliran dana korupsi. Beberapa di antaranya:

- Satu unit motor Harley Davidson warna hitam dengan nilai di atas Rp200 juta.

- Empat unit apartemen di Kompleks Nagoya City Walk, Batam, senilai Rp2,1 miliar.

- Tanah dan homestay di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, senilai Rp2 miliar.

- Sebuah rumah di Jalan Banda Aceh, Pekanbaru.

Selain aset tidak bergerak, penyidik juga menyita barang mewah seperti tas, sepatu, dan sandal bermerek. Total nilai aset yang disita mencapai Rp6,4 miliar.

Polda Riau juga telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mencegah tersangka melarikan diri ke luar negeri.

Proses Penetapan Tersangka

Menurut Nasriadi, finalisasi audit dari BPKP menjadi salah satu syarat utama sebelum penetapan tersangka. Jika audit selesai, proses akan dilanjutkan dengan gelar perkara.

“Kami menunggu penghitungan final dari BPKP. Setelah itu, akan dilakukan gelar perkara di Bareskrim Polri untuk menetapkan tersangka,” ujar Nasriadi. ***