SELATPANJANG, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung kebijakan rapat PNS harus menggunakan makanan tradisional sebagai jamuan. Kebijakan Menpan) ini didukung penuh karena dinilai sangat memberikan dampak positif terutama penghematan anggaran.


Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Iqaruddin MSi, Rabu (3/12/2014). Kata Iqar, selama keputusan tersebut tidak memberatkan dan demi kebaikan, Pemda Meranti akan patuh pada kebijakan tersebut.
"Kita ikuti saja. Kalau niatnya untuk penghematan, kenapa tidak," kata Iqaruddin.
Iqar juga menyatakan bahwa di Meranti sepertinya tidak akan merasa keberatan dengan kebijakan baru itu. Sebab, sebelumnya Pemda Meranti kerap menyediakan jamuan makanan tradisional Melayu seperti makanan berbahan dasar sagu yang dibuat berbagai pengganan asli Meranti. Umumnya para tamu atau para pejabat sangat menikmati makanan yang umumnya dijual.
Sekda menambahkan bahwa kebijakan Pemerintah pusat ini memberikan nilai tambah pada produk makanan lokal, dan perputaran ekonomi di masyarakat pun semakin pesat Pembina KORPRI ini juga  memastikan gerakan ini berjalan dengan baik.
"Saat ini surat edaran tersebut belum didistribusikan kepada instansi dan lembaga pemerintah,namun gerakan ini bisa berjalan dengan baik,kalau tidak ada halangan,tahun depan gerakan ini akan kita terapkan," ungkap Sekda.
Sekedar informasi, kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2014 yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Dalam suratnya, Yuddy meminta semua instansi pemerintahan menyediakan makanan lokal dari hasil tani, semisal singkong untuk jamuan rapat.
Kebijakan ini dibuat  sewaktu menyambut Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT Korpri) ke-43, pemerintah mencetuskan 'Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN). Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta meninggalkan mental priayi dan berhenti melakukan pemborosan. Instruksi ini dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan.
Gerakan hidup sederhana untuk PNS ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014. Dalam surat edaran tersebut, PNS diimbau untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya.(zal)