TANAHDATAR – Kegiatan usaha ilegal di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Megamendung, dekat Cagar Alam Lembah Anai, resmi dihentikan oleh Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan. Penutupan dilakukan menyusul kekhawatiran terhadap potensi bencana yang bisa kembali mengancam keselamatan masyarakat.

Penertiban dilakukan Rabu (25/6/2025), dipimpin Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan Kemenhut, Yazid Nurhuda, dan didukung BKSDA Sumbar, Pemprov Sumbar, serta aparat TNI-Polri. Sembilan titik usaha ditutup, termasuk tempat pemandian dan penginapan yang beroperasi tanpa izin di kawasan hutan dan sempadan Batang Anai.

"Tempat ini rawan bencana. Kami tidak ingin kejadian seperti galodo tahun lalu terulang lagi," kata Yazid saat meninjau lokasi.

Dalam aksi tersebut, akses ke lokasi usaha ditutup menggunakan garis kuning bertuliskan "PPNS – Lingkungan Hidup dan Kehutanan", serta pemasangan plang peringatan agar tidak ada aktivitas di kawasan hutan.

Namun, proses penutupan sempat berlangsung alot. Masyarakat dan tokoh adat setempat menolak pembongkaran bangunan dan menyebut kawasan tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat. Wali Nagari Singgalang, Seri Mesra Datuak Pangulu Basa Nan Kuruih, meminta adanya dialog dan kajian final sebelum tindakan lebih lanjut.

“Kami tidak menolak aturan, tapi minta proses yang adil. Jangan hanya tempat warga yang ditertibkan,” ucapnya.

Akhirnya, disepakati bahwa seluruh aktivitas usaha dihentikan tanpa membongkar bangunan. Pemerintah daerah dan masyarakat akan berdiskusi lebih lanjut untuk mencari jalan tengah.

Kemenhut sendiri berencana mengembalikan TWA Megamendung menjadi bagian dari Cagar Alam Lembah Anai. Alternatif solusi ekonomi ditawarkan lewat skema perhutanan sosial yang dapat dimanfaatkan masyarakat di kawasan hutan lindung di belakang cagar alam.

Kepala BKSDA Sumbar, Hartono, menyebut kawasan ini semula dibuka sebagai destinasi wisata pada 1998, namun rentan terdampak bencana. “Kami evaluasi kembali status kawasan karena ini daerah aliran sungai yang rawan,” katanya.

Sementara itu, warga adat juga mempertanyakan kejelasan status sejumlah bangunan bersertifikat di tengah kawasan hutan lindung. Mereka mendesak agar semua bentuk pelanggaran ditindak secara adil tanpa tebang pilih. ***