PEKANBARU, GORIAU.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 017/MPK/SE/2013 setelah Putusan MK tentang RSBI dan SBI dihapuskan. Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur Bupati, Walikota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dalam SE itu secara jelas, Mendikbud menegaskan ada hal penting pasca dihapus RSBI dan SBI diantaranya terkait akan kelembagaan, proses belajar mengajar, pembiayaan serta tanggung jawab pengelolaan sekolah.

Menyikapi ini, Pengamat Pendidikan Riau Miko Lesmana meminta adanya transparans penggunaan anggaran. "sudah ada larangan atau kebijakannya pemerintah pusat menghapus anggaran untuk RSBI karena itu diminta Dinas Pendidikan Riau bersikap transparan dalam penggunaan anggaran, yang sebelumnya telah dianggarkan dalam APBD/APBN. Ini uang rakyat, maka harus jelas peruntukannya," kata Miko Lesmana, Rabu (27/2/2013).

Dengan adanya edaran tersebut, pengunaan dana alokasi untuk RSBI yang harus secara transparan dalam pengelolaannya. Sehingga, hal itu kata Miko, tidak menimbulkan polemik di dunia pendidikan dalam pengelolaannya keuangan.

"Jika Dinas Pendidikan di Riau tidak transparans dalam pengelolaan, maka akan menimbulkan tanda tanya di masyarakat mengingat dana itu dari awalnya untuk RSBI. Dikarenakan uang rakyat, maka harus ada transparansi," terang Miko. (rdi)