MASA jabatan anggota (termasuk ketua) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia adalah 5 tahun. Jabatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dan para anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dilantik pada April 2022 lalu, menegaskan durasi jabatan 5 tahun tersebut.

Terkait wacana tentang jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hanya 3 tahun memang menarik untuk dibahas.

Menurut beberapa ahli, masa jabatan 3 tahun bisa meningkatkan independensi dan profesionalisme dua lembaga tersebut.

Dengan masa jabatan yang lebih singkat, diharapkan pimpinan lembaga bisa lebih fokus pada tugas dan tidak terikat pada kepentingan politik jangka panjang.

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa masa jabatan 3 tahun bisa membuat lembaga kurang stabil dan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya.

Di lain pihak, mereka yang tidak setuju dengan jabatan Ketua KPU dan Bawaslu 3 tahun berargumen bahwa masa jabatan yang lebih panjang dengan durasi 5 tahun bisa memberikan kesempatan bagi pimpinan lembaga untuk memahami lebih dalam tugas dan tanggung jawabnya.

Dari sisi hukum, perlu dilihat apakah wacana ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan peraturan lainnya. Sehingga apakah sudah ada kajian yang mendalam tentang implikasi hukum dan konstitusionalitas wacana ini?

Beberapa hal pendapat yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan masa jabatan Ketua KPU dan Bawaslu cuma 3 tahun dan 5 tahun adalah:

- Independensi: Masa jabatan yang lebih singkat bisa meningkatkan independensi lembaga.

- Profesionalisme: Masa jabatan yang lebih singkat bisa meningkatkan profesionalisme pimpinan lembaga.

- Stabilitas : Masa jabatan yang lebih panjang bisa memberikan stabilitas lembaga.

- Efektivitas: Masa jabatan yang lebih panjang bisa meningkatkan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai apakah ideal masa jabatan dua lembaga tersebut, terdapat juga berbagai pertimbangan :

Keuntungan Masa Jabatan 5 Tahun Saat Ini:

Masa jabatan yang lebih panjang (5 tahun) dianggap memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu untuk memahami dan menyelesaikan seluruh tahapan pemilu yang kompleks, yang seringkali memakan waktu lebih dari satu tahun, termasuk potensi sengketa dan pilkada serentak. Hal ini juga menjaga kesinambungan dan stabilitas kelembagaan.

Wacana mengenai perubahan masa jabatan mungkin muncul dalam diskusi atau usulan revisi undang-undang di DPR, tetapi saat ini belum ada perubahan hukum yang berlaku.

Potensi Masalah Masa Jabatan 3 Tahun :

Ketidakstabilan: Masa jabatan yang terlalu singkat (3 tahun) berisiko mengganggu persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu yang berkesinambungan, terutama jika terjadi di tengah-tengah siklus pemilu.

Kurangnya Pengalaman: Penyelenggara pemilu membutuhkan waktu untuk membangun keahlian dan pengalaman yang mendalam. Tiga tahun mungkin tidak cukup untuk menguasai kompleksitas hukum dan teknis kepemiluan.

Namun secara umum, konsensus di Indonesia saat ini cenderung mendukung masa jabatan 5 tahun untuk menjaga independensi dan efektivitas lembaga penyelenggara pemilu.

Perpanjangan atau pemendekan masa jabatan memiliki potensi implikasi konstitusional dan operasional yang signifikan. ***

Penulis adalah mahasiswa semester 7 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru