BAGANSIAPIAPI - Kehidupan ribuan tenaga honorer sudah sangat memprihatinkan. Mereka yang bertebaran bekerja dilingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir terancam karena sudah tidak menerima gaji sejak November 2016. Bahkan mereka mengaku tidak memiliki stok beras lagi karena untuk memperoleh bahan pokok itu harus membeli. Agar persoalan ini tidak berlarut, Komisi D DPRD Rohil menggelar hearing dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Senin (13/3/2017) di ruang pertemuan kantor DPRD di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. 

Dalam pertemuan, pemerintah daerah yang diwakili Asisten I, Hasrial,SE serta seluruh UPTD sekabupaten Rokan Hilir menyebutkan, jumlah tenaga honorer sesuai hasil pendataan sebanyak 1900 orang. Dari hasil pembahasan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihaknya sudah meminta data kebutuhan tenaga honorer berikut dengan anggaran yang dibutuhkan kepada masing masing OPD.

''Kondisi keuangan sekarang lagi mengalami penurunan pendapatan. Makanya kita meminta setiap OPD untuk menetapkan jumlah tenaga honorer yang dibutuhkan,'' ujarnya.

Ditambahkannya, pemerintah belum ada wacana untuk merumahkan tenaga honorer. Hal itu hanya sebatas tahap pemikiran dan buktinya hingga kini Bupati belum memberikan keputusan yang pasti untuk merumahkan tenaga honorer atau tidak. Namun dia mengungkapkan, pihaknya masih melakukan tahapan verifikasi data sesuai dengan penyesuaian tenaga honorer yang telah dibentuk.

Sementara itu, wakil ketua DPRD, Syarifuddin MM dalam pertemuan itu meminta jumlah data, kebutuhan tenaga honorer serta biaya yang dikeluarkan dari masing-masing OPD untuk membayar gaji mereka. Sang Politisi PKB itu menegaskan, jika isu perumahan honorer ini tidak segera dibahas, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang meluas di kalangan para tenaga honorer tersebut.

''Kita mengharapkan tidak ada pihak yang dirugikan baik pemerintah maupun tenaga honorer yang dipekerjakan. Saya meminta hasil rapat ini harus menghasilkan keputusan yang baik,' cetusnya.

Sebagai perpanjangan suara masyarakat, katanya, DPRD dalam hal ini hanya ingin jangan sampai terjadi gejolak sosial. Tentunya kasus tenaga honorer ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Hearing yang berlangsung alot sejak pukul 13.00 Wib siang, belum membuahkan hasil antara Pemkab dan DPRD apakah setuju merumahkan ribuan tenaga honorer atau memperpanjang masa kontrak mereka. Namun demikian, kedua belah pihak akan menjadwalkan jam yang sama untuk hearing selanjutnya. ***