PEKANBARU – Sengketa lahan masyarakat adat di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang disinyalir berkonflik dengan PT Rimba Pranap Indah sudah berlangsung selama 25 tahun sejak 1997 lalu. Ketua LAM Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Datuk Setio Kamaro Talang Darat Japura Zulkifli, mengharapkan pemerintah pusat dapat segera memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan wilayah lahan tersebut.

"Kami memohon kepada pemerintah, kalau bisa melihat, kalau bisa mendengar, Pemerintah Pusat bantu kami. Sudah 25 tahun hak kami dirampas, kami juga butuh hidup, tolong juga keturunan kami," ujarnya, Jumat, (14/10/2022).

Ia menyebut, setidaknya ada sekitar 3.550,20 hektar tanah ulayat yang terdampak dari sengeketa tersebut. Masalahnya, warga desa tidak memiliki bukti kuat berupa surat menyurat yang bisa membuktikan keseluruhan tanah yang diklaim.

"Kami inikan warga adat, tradisinya dulu kami berladang. Buka lahan disini, panen, tanam, pindah ladang, tanam lagi, sebelum ada PT disini, kami berladang. Tanah yang kami buka kan dulu belum ada suratnya," jelasnya.

Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa lahan yang masih dikuasai oleh perusahaan tersebut saat ini berstatus quo. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan bersama instansi terkait dan disepakati oleh kedua belah pihak (masyarakat adat dan perusahaan), pada September 2021.

"Setelah berstatus quo itu, lembaga adat bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita mendapatkan respon positif berupa dikeluarkannya SK Menteri LHK Nomor 652/MLHK/Setjen/KUM.1/7/2021 dalam proses penyelesaian UU Cipta Kerja dan disusul surat KLHK Nomor s 15/setjen/satlakwasdal-uuck/7/2021 perihal pelengkapan data," jelasnya.

"Namun, hingga hari ini perusahaan yang dimaksud tidak kooperatif dan dengan sengaja melakukan pengrusakan perkebunan dan aset LAM di area sengketa," paparnya.

Hal ini disepakati oleh Ketua LAM Indragiri Hulu, Datuk Seri Marwan MR yang saat itu turut mendampingi. Menurutnya, warga adat di daerah itu sudah ada jauh sebelum perusahaan tersebut datang.

"Bahkan jauh sebelum ada undang-undang kehutanan. Masyarakat adat sudah ada disana, mereka sudah berladang sebagai mata pencahariannya," jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan ini. Sehingga masyarakat adat setempat bisa kembali melaksanakan kegiatannya untuk bertahan hidup dengan aman dan tanpa rasa khawatir di lahan miliknya. ***