PEKANBARU – Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin P Hutagalung, mengungkapkan bahwa persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru, disebabkan oleh kurangnya daya tampung sekolah negeri.

Disampaikan Robin, ada 12 ribu orang anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena berbagai macam alasan. Ini tentunya, menjadi tugas berat bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Robin mengakui, pasca pengumuman PPDB Disdik melaporkan ada 958 kursi kosong, dengan rincian 725 orang di SMA, dan 233 orang di SMK. Secara pribadi, Robin sudah meminta agar itu tidak diisi, karena jika diisi, maka akan muncul persoalan baru.

Namun, karena banyaknya desakan dari masyarakat, maka Disdik dan DPRD Riau sepakat untuk mengisi kekosongan itu. Kedua pihak juga berkomitmen agar memprioritaskan anak tidak mampu yang dekat dari sekolah.

"Kita meminta supaya hal ini diumumkan ke publik. Rupanya Disdik tak sanggup, sehingga kita melakukan inventarisir nama-nama siswa yang dimasukkan dalam sekolah tersebut," tuturnya.

Robin mengungkapkan, ada beberapa orang tua yang mendatangi Kantor DPRD Riau untuk menitipkan nama anaknya, karena didorong oleh Kepala Sekolah.

"Di masyarakat itu, ada anggapan bahwa DPRD Riau punya kesaktian bisa memasukkan anak sekolah, makanya banyak yang datang kesini, bahkan seperti Buk Ade Hartati, mungkin ada 500 orang yang datang ke rumahnya. Wajar karena dia sudah belasan tahun jadi anggota dewan," terangnya.

Robin menegaskan, pihaknya tidak menyalahkan M Job Kurniawan selaku Plt Kadisdik dalam PPDB ini. Karena, selain keterbatasan sarana pendidikan, Job baru saja mengisi Plt Kadisdik.

Lebih jauh, Robin menyebutkan, pihaknya menerima banyak sekali laporan dari masyarakat terkait anak-anaknya yang tak mau keluar rumah, karena tak bisa bersekolah.

"Sampai sekarang kita terus koordinasi dengan Disdik, dan kita juga mendukung program pembangunan tiga sekolah di Pekanbaru, SMA 17, SMA 18, dan SMA 19. Untuk sementara, mereka bisa pakai pinjam ruangan yang ada, termasuk sekolah swasta," tutupnya. ***