PEKANBARU – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak izin Kunjungan Kerja (Kunker) dari Anggota DPRD Riau, yang ingin 'hura-hura' ke luar negeri.

Dikatakan Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, Kunker yang dilakukan oleh Anggota DPRD Riau ke luar negeri selama ini tak menghasilkan apa-apa, apalagi saat ini kondisi keuangan Riau sangat terbatas.

"Gubernur selaku kepala daerah juga jangan takut untuk tidak memberikan rekomendasi izin, lebih baik anggaran belasan miliaran itu dialihkan untuk menujang pelaksanaan pembangunan daerah yang saat ini juga masih butuh pendanaan yang cukup," ujarnya, Kamis (14/7/2022).

Dia menyarankan, ketimbang membiayai para wakil rakyat untuk 'bersafari' ke luar negeri, uang tersebut, sebaiknya uang tersebut dialihkan saja kepada pembangunan, mumpung saat ini masuk tahap pembahasan APBD perubahan.

Hasil kunjungan Anggota DPRD Riau ke luar negeri pada tahun 2019 lalu saja, jelas Taufik, sampai hari ini tidak jelas. Karena DPRD Riau tak pernah mengungkapkan siapa, kapan, dan apa tujuan keberangkatan.

Jika Pemprov tak memiliki keberanian dalam menghalangi keinginan Anggota DPRD Riau, lanjut Taufik, maka patut diduga ada permainan antara DPRD Riau dengan Sekwan.

"Jadi, pantas saja dugaannya publik benar bahwa antara DPRD dan Sekretariat Dewan juga kongkalikong memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan berhura-hura," tuturnya. ***