JAKARTA – Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Gugatan ini diajukan selain praperadilan yang telah lebih dulu dilakukan.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV bertajuk "PDI Perjuangan Buktikan Dendam Jokowi", Senin (27/1/2025), menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mempermasalahkan status hukum Hasto, tetapi juga proses pemilihan pimpinan KPK yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

"Sebenarnya kami mempersoalkan penetapan Mas Hasto sebagai tersangka ini bukan hanya melalui praperadilan. Kami juga akan menggugat kewenangan dalam pemilihan pimpinan KPK yang kemarin," ujar Maqdir, dikutip dari RMOL, Senin (27/1/2025).

Maqdir menargetkan gugatan tersebut akan didaftarkan ke MK pada pekan depan. Menurutnya, terdapat dua putusan MK yang menyatakan bahwa kewenangan memilih pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 berada pada Presiden terpilih periode 2024-2029, dalam hal ini Prabowo Subianto.

Namun, Presiden Joko Widodo tetap membentuk panitia seleksi (pansel) dan mengajukan hasilnya ke Komisi III DPR untuk disetujui. "Seharusnya DPR menolak itu, tetapi ternyata tidak ditolak," jelas Maqdir.

Ia menduga bahwa proses pembentukan pansel dan pengajuan hasil seleksi ke DPR bertujuan untuk menciptakan keterikatan politik antara pimpinan KPK dengan Presiden Jokowi.

Maqdir menegaskan bahwa kepemimpinan KPK saat ini tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan. Jika keputusan tetap diambil oleh pimpinan KPK saat ini, maka keputusan tersebut dianggap batal.

"Kami berharap Mahkamah Konstitusi dengan dua putusan yang telah mereka keluarkan membatalkan posisi ini, sehingga kepemimpinan KPK bisa dikembalikan ke mekanisme yang sesuai," pungkas Maqdir. ***