
TELUKKUANTAN – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mempercepat upaya pemberian hak milik tanah bagi petani kecil melalui program tanah objek reforma agraria (TORA). Dari target awal sebesar 2.000 hektare, saat ini sekitar 1.300 hektare lahan telah mendapatkan persetujuan sementara untuk diproses lebih lanjut.
Hal itu ditegaskan oleh Bupati Kuansing Suhardiman Amby pada Jumat (13/3/2026) pagi di Telukkuantan. Menurutnya, Pemkab Kuansing dan BPN telah melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan baru-baru ini.
Dalam rakor tersebut, Suhardiman memastikan pengusulan lahan tersebut benar-benar berpihak pada kelompok tani yang telah lama mengelola lahan secara produktif. Ia menegaskan bahwa selama seluruh persyaratan administratif terpenuhi, proses birokrasi tidak boleh menghambat hak masyarakat.

"Kita ingin usulan TORA ini benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak," ujar Suhardiman.
"Sepanjang memenuhi aturan, jangan sampai prosesnya diperlambat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kuansing Abdul Rajab, menjelaskan bahwa program TORA bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa lahan di masa depan.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap penerima manfaat dibatasi hanya boleh menguasai lahan maksimal seluas 5 hektare dan wajib berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah tersebut.

Proses verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemeriksaan dokumen serta peninjauan langsung di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah yang diusulkan tidak berada dalam kawasan konservasi atau wilayah yang memiliki tumpang tindih status hukum dengan pihak lain.
Suhardiman berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dapat menjadikan reforma agraria ini sebagai solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil, melampaui sekadar prosedur administratif di atas kertas.(inf)