TELUKKUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyatakan sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA - PPAS).

"Sampai saat ini belum kami terima hasil evaluasinya. Jadi, apa yang mau kami bahas?" ujar Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, SH, MH didampingi Sekretaris Dewan, Mastur, Kamis (16/3/2017) di Telukkuantan.

Dikatakan Andi, DPRD tak pernah menghambat apalagi memperlambat proses APBD. Untuk itu, ia meminta agar Bupati Kuansing, Drs. H. Mursini, MSi segera mengembalikan KUA - PPAS.

"Masyarakat harus tahu, lambatnya proses APBD karena pemerintah sendiri. Dulu, KUA - PPAS masuk tanggal 28 dan tanggal 6 langsung kita lakukan pra pembahasan," terang Andi.

Menurut Andi, Mursini harus secepatnya menyampaikan hasil evaluasi tersebut, supaya DPRD bisa melakukan pembahasan.

"Bupati harusnya pikirkan orang banyak, jangan memikirkan sekelompok orang. APBD ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bupati harus tahu itu," ujar Andi.

Andi juga mempertanyakan komitmen dari Mursini tentang pengangkatan 2.949 orang honorer yang dirumahkan. Perpanjangan kontrak tersebut sangat penting, mengingat ada anggaran dalam KUA-PPAS.

"Sekarang kami tegaskan, kalau honorer tak juga diperpanjang, kami tak bisa menganggarkan Rp63 miliar dalam APBD," ujar Andi.

"Tak mungkin kami mengerahkan APBD yang salah. Kami tetap sesuai dengan aturan untuk pembahasan KUA - PPAS APBD 2017," tegas Andi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bappeda Kuansing, Fahrizal Syabda belum memberikan jawaban atas belum dikembalikannya KUA - PPAS. Ia tak menjawab pesan singkat yang dilayangkan GoRiau.com. *** #KUANSING