PEKANBARU – Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat menegaskan bahwa dana bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipotong maupun dimarkup oleh pihak mana pun. Seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pembelian bahan makanan harus digunakan sepenuhnya sesuai peruntukannya.

Kepala KPPG Wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syartiwidya, mengatakan dari total anggaran Rp15.000 per porsi untuk setiap siswa penerima program MBG, sebagian besar dana dialokasikan khusus untuk pembelian bahan baku makanan.

“Dari Rp15.000 itu, Rp10.000 digunakan untuk bahan baku porsi besar, sedangkan porsi kecil sekitar Rp8.000. Dana ini harus dibelikan sepenuhnya untuk kebutuhan bahan baku makanan,” kata Syartiwidya saat diwawancarai di Pekanbaru, Kamis (12/3/2026).

Menurut dia, bahan baku yang dibeli juga harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan agar makanan yang disalurkan kepada siswa tetap bergizi dan layak dikonsumsi.

Ia menegaskan, dana bahan baku tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain, baik oleh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun yayasan mitra.

“Dana bahan baku itu tidak boleh dipakai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Harus benar-benar digunakan untuk membeli bahan makanan yang berkualitas,” ujarnya.

Selain anggaran bahan baku, terdapat komponen lain dalam pembiayaan program MBG. Sebesar Rp3.000 dialokasikan untuk biaya operasional dapur, seperti pembayaran listrik, gas, air, transportasi, serta insentif bagi relawan dan penanggung jawab program di sekolah.

Sementara itu, Rp2.000 dialokasikan sebagai insentif bagi pihak yang telah membangun dapur SPPG. Menurut Syartiwidya, dana tersebut bukan keuntungan bagi pengelola dapur, melainkan mekanisme pengembalian modal pembangunan fasilitas.

“Pengelola dapur membangun fasilitas dengan investasi yang cukup besar. Insentif itu diberikan secara bertahap untuk mengembalikan modal sampai mencapai titik impas,” katanya.

Syartiwidya mengakui, masih ada anggapan di masyarakat bahwa program MBG dimanfaatkan sebagai peluang bisnis oleh sebagian pihak. Kondisi tersebut berpotensi memicu praktik pengurangan kualitas menu jika anggaran bahan baku tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program akan memperketat pengawasan terhadap dapur SPPG maupun yayasan mitra yang terlibat dalam program tersebut.

“Kami akan melakukan pengawasan ketat. Jika ditemukan pengurangan kualitas menu karena anggaran dimarkup atau bahan baku tidak sesuai standar, maka akan ada tindakan tegas,” ujarnya.

Tindakan tersebut dapat berupa teguran hingga penghentian sementara operasional dapur SPPG apabila terbukti melanggar ketentuan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong setiap dapur SPPG untuk menampilkan transparansi penggunaan anggaran menu agar masyarakat dapat mengetahui komposisi makanan yang disediakan.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni menyediakan makanan bergizi bagi siswa.

“Transparansi ini penting agar masyarakat tahu dari anggaran bahan baku itu dibelikan apa saja. Dengan begitu, kualitas menu bisa terus diawasi bersama,” kata Syartiwidya. ***