PEKANBARU, GORIAU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menanggapi pengaduan yang diajukan oleh mantan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mursini-Gumpita, terkait dugaan suap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kuansing tahun 2010, yang pernah ditangani Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Surat tanggapan tersebut dengan sesuai nomor : R-4252/40-43/04/2015, yang ditandatangani langsung Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Arry Widiatmoko, tanggal 28 April 2015. Sementara pihak pelapor baru menerima surat tanggapan tersebut pada Senin (18/5/2015).

Dalam surat itu dibunyikan, bahwa KPK akan menjadikan surat pengaduan tersebut sebagai tambahan informasi dalam penelaahan kasus yang dimaksud. "Kami selaku pengacara dari pelapor, sanggup menghadirkan saksi yang berkaitan langsung dengan dugaan suap tersebut, sekaligus bersedia menyampaikan surat panggilan kepada saksi ini, maupun pihak yang diduga terkait dalam dugaan tindak pidana suap tersebut," beber kuasa hukum Mursini-Gumpita, yakni R Desril SH MH.

Menurut Desril, pihaknya juga bersedia bekerjasama dengan KPK untuk mengungkap dugaan tindak pidana suap pada Pilkada Kuansing tahun 2010 silam, dimana saat itu sidang gugatan Pilkada Kuansing digelar di Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Akil Mochtar.

Perlu diketahui, mantan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuansing Mursini-Gumpita, melaporkan pengusaha berinisial IP ke KPK. Kasus ini terkait dugaan suap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang pernah ditangani Akil Mochtar, sewaktu masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 April 2015 lalu.

Kasus ini dilaporkan berdasarkan bukti-bukti diantaranya, putusan terhadap Akil di Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakannya terbukti menerima Rp2 miliar dalam kasus Pilkada Kuansing.

Dugaan ini sudah pernah dilaporkan beberapa tahun lalu ke KPK. Sekarang, sudah ada bukti kuat yang menyatakan Akil terbukti menerima aliran uang Rp2 miliar sewaktu menangani sengketa Pilkada Kuansing.

Berdasarkan putusan tersebut, Akil Mochtar menerima aliran dana itu dari rekening atas nama IP. Kuat dugaan uang itu untuk memenangkan salah satu calon yang bersengketa saat itu. Apalagi, yang mentransfer uang ini diduga mempunyai hubungan dekat dengan salah satu pesaing. (had)