JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 476,9 miliar terkait kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Penyitaan ini dilakukan dari sejumlah rekening milik Rita dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Bahwa pada Jumat tanggal 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Tessa menjelaskan, uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana yang sedang disidik oleh KPK. Lembaga antirasuah ini juga berkomitmen untuk terus mengembangkan perkara tersebut.

"KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya," jelasnya.

Rincian Uang yang Disita

KPK merinci uang yang disita terdiri dari tiga jenis mata uang, sebagai berikut:

  • Rupiah: Rp 350.865.006.126,78, disita dari 36 rekening terkait.
  • Dollar Amerika Serikat: USD 6.284.712,77 atau setara Rp 102.280.591.284,34, disita dari 15 rekening terkait.
  • Dollar Singapura: SGD 2.005.082,00 atau setara Rp 23.828.354.386,36, disita dari 1 rekening terkait.

Total jumlah uang yang disita dalam berbagai mata uang mencapai Rp 476.973.951.797,48 atau Rp 476,9 miliar.

Kasus Rita Widyasari: Gratifikasi hingga TPPU

Rita Widyasari pertama kali ditetapkan sebagai tersangka pada 2017 dalam kasus suap dan gratifikasi. Pada 2018, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rita. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Upaya hukum Rita untuk melawan putusan tersebut kandas setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) pada 2021. Saat ini, ia menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu.

Selain kasus gratifikasi, Rita juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada Juli 2024, KPK mengungkap bahwa Rita menerima gratifikasi berupa pecahan dolar AS sebesar USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyelidikan terus dilakukan untuk mengusut aliran dana terkait. ***