JAKARTA – Guru Besar IPB, Prof Bambang Hero Saharjo, menghadapi tuduhan memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi tambang timah. Laporan terhadapnya diajukan Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan (Perpat) Bangka Belitung, Andi Kusuma, ke Polda Bangka Belitung, Rabu (8/1/2025).

Menanggapi laporan tersebut, Bambang mempertanyakan tuduhan yang dilayangkan padanya.

"Dia bilang saya membikin keterangan palsu. Keterangan palsunya itu seperti apa? Karena saya itu diminta secara resmi oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dan kemudian tugas itu saya laksanakan," ujarnya, Senin (13/1/2025).

Bambang menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, hanya ahli lingkungan atau ahli valuasi ekonomi yang berhak menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan. Dalam melakukan perhitungan, ia menggunakan citra satelit untuk menganalisis perubahan kondisi lahan dari tahun 2015 hingga 2020.

"Saya memastikan seperti apa kondisi awal dan sebagainya. Bahkan, saya ke lapangan untuk mengambil sampel dari area yang diduga rusak," jelas Bambang.

Ia menambahkan, jika ada pihak yang keberatan dengan hasil perhitungan tersebut, seharusnya keberatan itu disampaikan dalam persidangan, bukan melalui laporan pidana.

"Majelis hakim menerima hasil perhitungan saya yang digunakan oleh penyidik. Bahkan, setelah dilengkapi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kerugian dari Rp271 triliun meningkat menjadi Rp300 triliun," ungkapnya.

Dasar Tuduhan Keterangan Palsu

Laporan terhadap Bambang berlandaskan Pasal 242 KUHP tentang keterangan palsu di bawah sumpah. Pasal ini mengatur ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara untuk pelaku yang terbukti memberikan keterangan tidak benar. Jika keterangan palsu diberikan dalam perkara pidana berat seperti kasus korupsi tambang ini, ancaman hukumannya bisa mencapai 9 tahun.

Menurut Andi Kusuma, angka kerugian yang dihitung oleh Bambang tidak sepenuhnya akurat dan berpotensi merugikan pihak-pihak terkait. Ia mempertanyakan kompetensi Bambang sebagai ahli yang menghitung estimasi kerugian lingkungan.

Kasus ini bermula dari permintaan Kejaksaan Agung kepada Bambang untuk menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan di tambang timah Bangka Belitung. Hasil analisis Bambang menunjukkan angka kerugian yang sangat besar, yakni Rp271 triliun, yang kemudian dipakai dalam proses hukum.

Namun, angka fantastis ini memicu kontroversi di kalangan pelaku industri dan kelompok lokal. Proses hukum terhadap laporan ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas ahli lingkungan di tengah sorotan publik. ***