JAKARTA – Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret terpidana korupsi Mardani H Maming memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyerahkan hasil audit keuangan internal terkait aliran dana Rp100 miliar yang diduga berasal dari Grup PT Batulicin Enam Sembilan milik Maming ketika menjabat Bendahara Umum PBNU.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan permintaan audit itu menjadi bagian dari penelusuran awal terhadap dugaan TPPU yang kini tengah dipetakan penyidik.

"Jika memang dari audit tersebut ada data informasi awal yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, dapat disampaikan kepada KPK," ujarnya, Kamis (27/11/2025). 

Budi menegaskan KPK tidak mencampuri dinamika internal PBNU, termasuk isu pergantian Ketua Umum PBNU, Gus Yahya.

"Terkait dengan apa yang sedang terjadi di PBNU, tentu itu adalah dinamika di internal organisasi. Sehingga KPK tidak masuk dalam isu tersebut," jelasnya. 

Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, sebelumnya divonis terkait kasus suap izin usaha pertambangan. Ia juga diketahui pernah mengelola rekening PBNU yang menjadi sorotan dalam audit internal tahun 2022. 

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menuturkan pihaknya belum menaikkan perkara TPPU Maming ke tahap penyidikan.

"TPPU MM sejauh ini kami belum nangani. Nanti kalau TPPU-nya MM ini ada, kami tangani, kami jawab," ujar Asep.

Dokumen audit PBNU yang beredar luas mencatat adanya dugaan penyimpangan serius dalam tata kelola keuangan organisasi. Audit menyatakan dana Rp100 miliar masuk ke rekening PBNU di Bank Mandiri dalam empat transaksi pada 20 dan 21 Juni 2022, dua hari sebelum Maming diumumkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Dana sejumlah Rp100 miliar yang masuk ke rekening PBNU berasal dari Grup PT Batulicin Enam Sembilan milik Mardani H Maming,” demikian tertulis dalam dokumen audit. 

Audit juga menemukan aliran dana keluar, termasuk pengeluaran lebih dari Rp10 miliar yang dicatat sebagai pembayaran hutang. Selain itu, terdapat transfer signifikan sepanjang Juli–November 2022 ke rekening milik Abdul Hakam, Sekretaris LPBHNU, yang saat itu terlibat dalam pendampingan hukum Maming berdasarkan memo internal Ketua Umum PBNU.

Analisis audit disusun Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir dan Abimail sebagai bahan pertimbangan Rais Aam PBNU. Laporan itu memuat catatan penerimaan dan pengeluaran PBNU sepanjang 1 Januari–31 Desember 2022.

Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna, membenarkan keberadaan audit tersebut dan menyebut temuan itu menjadi salah satu alasan pencopotan Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU.

"Itu salah satu alasan. Masuk poin tiga, soal tata kelola keuangan," katanya.

Sarmidi menegaskan audit itu seharusnya menjadi konsumsi internal.

"Itu masuk poin tiga sehingga kami tidak bisa membuat secara detail itu," tambahnya.

Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana dokumen audit dapat bocor hingga tersebar luas ke publik. ***