JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Wakil Rektor I Universitas Riau, Nur Mustafa hari ini, 20 Oktober 2022. Ia diperiksa untuk didalami pengetahuannya terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (20/10/2022).

Ipi membeberkan tim penyidik bakal memeriksa tujuh saksi lainnya. Mereka yakni Dekan Teknik Unila, Helmy Fitriawan; pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unila, Rudi Natamiharja; dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila, Ida Nurhaida.

Lembaga anti rasuah, sambung Ipi, berharap agar seluruh saksi memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangannya. Sebab, keterangan mereka dibutuhkan untuk mendalami perkara yang menyeret Rektor Unila Karomani ini.

Meski begitu Ipi tidak menjelaskan lebih jauh terkait materi pendalaman yang akan dilakukan tim penyidik terhadap para saksi. Namun ia berjanji bakal memberikan informasi perkembangan terkait perkara kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas KPK dalam menangani suatu perkara.

Sebagai informasi, Rektor Unila Karomani ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tiga orang lainnya yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri dan Swasta Andi Desfiandi.

Karomani diduga menerima uang senilai Rp603 juta dari orang tua peserta calon mahasiswa dari Mualimin. KPK juga menemukan uang tunai yang diduga berasal dari penerimaan suap senilai Rp4,4 miliar. Total ia diduga telah menerima suap senilai Rp5 miliar.

Pada perkara ini, Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ***