JAKARTA – Meski Presiden Prabowo telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan rehabilitasi, mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, hingga Jumat (28/11/2025) belum juga dibebaskan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menegaskan proses pembebasan tiga terdakwa kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP sedang dikebut, namun masih harus melalui sejumlah prosedur administratif internal.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya tidak ingin gegabah dalam menindaklanjuti keputusan Presiden tersebut.

“Secepatnya ya. Ada beberapa proses yang sedang berjalan secara internal, tentu ada hal-hal administratif yang harus kami lakukan untuk menindaklanjuti keputusan Presiden terkait rehabilitasi dalam perkara ASDP ini,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.

Budi menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 November 2025, yang menyatakan Ira dan dua pejabat ASDP lain terbukti bersalah, masih menjadi aspek yang harus ditelaah oleh tim.

“Putusan itu juga kami cek ulang, apakah kemudian harus eksekusi dulu atau seperti apa,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa detail langkah internal belum dapat dibuka ke publik karena masih berada pada tahap telaah dan verifikasi.

“Detail-nya belum bisa kami sampaikan. Ini proses internal. Jika semuanya selesai, kami akan ke rutan untuk bertemu Bu Ira dan menyampaikan surat keputusan ini,” ujarnya.

Dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara, KPK menetapkan empat tersangka. Satu di antaranya adalah Adjie, pemilik PT JN. Sementara tiga terdakwa dari pihak ASDP adalah Direktur Utama PT ASDP periode 2017–2024, Ira Puspadewi; Direktur Komersial dan Pelayanan 2019–2024, Yusuf Hadi; dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan periode 2020–2024, Harry Muhammad Adhi Caksono.

Pada 6 November 2025, Ira menyampaikan keberatan disebut merugikan negara. Ia meyakini akuisisi tersebut justru menguntungkan perusahaan karena memperoleh 53 kapal beserta izin operasinya. Namun majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara untuk Ira, serta masing-masing 4 tahun penjara untuk Yusuf dan Harry. Kerugian negara yang dinyatakan dalam putusan mencapai Rp1,25 triliun. 

Meski demikian, Ketua Majelis Hakim Sunoto menyampaikan dissenting opinion dengan menilai tindakan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi. 

Kontroversi kasus ini memuncak sejak 25 November 2025 ketika Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengumumkan Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi terhadap Ira dan dua terdakwa lainnya.

KPK memastikan proses pembebasan akan dilakukan begitu seluruh mekanisme internal rampung. Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK setelah Keppres rehabilitasi resmi diterima. ***