JAKARTA, GORIAU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah melakukan penyitaan terhadap rumah milik tersangka kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru, Riau, Rusli Zainal, yang masih berstatus sebagai Gubernur Riau. Bantahan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPk, Johan Budi SP.

"Sampai hari ini, belum ada penyitaan terkait aset tersangka RZ (Rusli Zainal)," kata Johan Budi, saat memberi keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Meski begitu, Johan tidak menampik bahwa KPK telah melakukan penelusuran aset milik politikus Partai Golkar tersebut. Seperti diketahui, KPK mencurigai satu unit rumah pribadi Rusli Zainal, di Jalan Utama, Pekanbaru, merupakan pemberian rekanan pengerja proyek Stadion Utama. Hal itu terungkap dari pernyataan penyidik lembaga antikorupsi tersebut.

"Kami sudah menggeledah atau mengecek rumah tersebut, dan hasilnya cukup mencurigakan," kata Ketua Tim Penyidik KPK, Kristian, di Pekanbaru, Rabu (27/2/2013) pagi.

Rumah pribadi Rusli yang berlokasi di Jalan Utama, Pekanbaru, tersebut tampak megah bertekstur menawan, dengan ukiran batik khas Melayu pada setiap dinding luar dan bingkai plafon. Halamannya cukup luas, dengan dikelilingi oleh pagar setinggi lebih dari 1,5 meter. Rumah yang baru 90 persen tahap penyelesaian itu belum dihuni.

Sebelumnya, KPK telah resmi menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka untuk tiga perbuatan korupsi, berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 8 Februari 2013. Dalam perkara pertama, Rusli dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi terkait perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksanaan PON di Riau.

Dalam sangkaan ini, Rusli diduga menerima sejumlah hadiah dari rekanan pelaksana pembangunan venue PON, melalui eks-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Lukman Abbas, yang telah duduk sebagai pesakitan dalam kasus tersebut.

"Terhadap yang bersangkutan (Rusli Zainal), dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Johan Budi, saat jumpa pers pada Jumat (8/2) siang lalu.

Untuk perkara kedua, Rusli juga dijerat terkait perubahan Perda yang sama, hanya saja berbeda peran, yaitu diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Riau.

"Kedua, sejak tanggal 8 Februari 2003 juga, penyidik sudah menemukan dua alat bukti cukup, berkaitan dengan kasus pembahasan Perda yang terkait dengan tersangka Faizal Azwan dan M Dunir, yaitu atas nama RZ (Rusli Zainal) selaku Gubernur Riau," ungkap Johan.

Atas perbuatannya, dalam sangkaan ini, Rusli dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan dugaan memberi sesuatu.

Lalu di perkara ketiga, Rusli selaku Gubernur Riau diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006 di Pelalawan, Riau. Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (bsc)